Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo melakukan pembahasan salah satu opsi postur kabinet, yang terdiri dari 34 kementerian, bersama Tim Transisi di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa petang.

"Tadi rapat selama satu jam Jokowi hanya fokus kepada opsi yang kami sebut opsi 1A, di mana akan terdiri dari 34 kementerian. Dari opsi itu nantinya kira-kira ada 19 kementerian yang tetap," kata salah satu Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto seusai melakukan rapat dengan Jokowi di Rumah Transisi, Selasa.

Andi menjabarkan dari opsi 1A yang dibahas, sebanyak 19 kementerian yang tetap diantaranya, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri.

Tiga kementerian tersebut tidak diubah karena berdasarkan undang-undang kementerian diwajibkan ada.

Selain itu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Kementerian Agama, juga tidak diubah karena pengubahannya membutuhkan persetujuan DPR.

"Selain enam itu, ada 13 kementerian lain yang tetap, yang tadi sudah diusulkan pokja," ujar dia.

Sementara itu kementerian yang mengalami pengubahan antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi dua kementerian, sekaligus ada penggabungan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.

Kementerian itu menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selanjutnya akan ada Kementerian Kedaulatan Pangan yang merupakan penggabungan Kementerian Pertanian dengan Kelautan, pembentukan Dirjen Perkebunan, pembentukan Dirjen Maritim, serta penggabungan Kementerian Transportasi dan Kementerian PU menjadi Kementerian Pemukiman, Sarana dan Prasarana.

"Dari 34 kementerian itu, Jokowi tadi bertanya relatif detail mengenai konsekuensi perubahan secara kelembagaan, konsekuensi transisi seperti apa, konsekuensi anggaran, kapan itu bisa dilaksanakan, butuh regulasi seperti apa, mana yang belum pasti bisa Oktober karena butuh undang-undang, mana yang harus mendapat pertimbangan DPR, dan mana yang butuh perpres," kata dia.

Andi menekankan opsi 1A berupa 34 kementerian belum final, karena masih ada beberapa opsi lain dengan postur kementerian yang berbeda yang ditawarkan tim transisi.

Terkait efisiensi dari sejumlah peleburan kementerian, Andi menegaskan tidak akan menguras anggaran negara, karena peleburan itu masih dalam ranah kementerian yang saat ini sudah ada, hanya dilebur saja sehingga tidak membutuhkan gedung baru atau pegawai baru.

Sementara itu Presiden terpilih Jokowi mengatakan walaupun jumlah 34 kementerian tersebut sama dengan yang ada di pemerintahan sekarang, tetapi ada nama kementerian baru yang berkaitan dengan perekonomian dan akan difokuskan.

"Lebih ada tekanan ke misalnya Kementerian Ekonomi Kreatif, Kedaulatan Pangan, Maritim, karena tekanannya ke sana," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan pembicaraan dengan Tim Transisi belum diputuskan secara final dan masih akan membahas opsi jumlah kementerian lainnya.

"Masih ada dua opsi lagi," ujar dia.(*)