Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan belum ada rencana pertemuan antara pemerintah dengan tim transisi dari presiden terpilih, untuk membahas kemungkinan masuknya program pemerintahan baru dalam RAPBN 2015.

"Sejauh ini belum ada," kata Bambang saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan belum mengetahui kapan ada pertemuan tersebut, karena saat ini belum ada arahan selanjutnya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau surat resmi dari tim transisi terkait keinginan untuk membahas RAPBN 2015.

"(Surat) yang resmi melalui pak Sekjen atau pejabat di Kemenkeu, belum ada," ucapnya.

Menurut Bambang, pemerintahan baru bisa saja mengusulkan program maupun visi dan misi untuk masuk dalam RAPBN 2015, namun hal itu tergantung dari pembicaraan serta kesepakatan antar-fraksi di Badan Anggaran DPR RI.

"DPR juga harus sepakat dulu, apakah ini cukup baseline saja, atau pemerintahan baru dapat segera merevisi sebisa mungkin. Ini baru bisa sepakat, kalau disetujui seluruh anggota fraksi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin menambahkan, pemerintah menyambut baik apabila tim transisi ingin bertemu dan memberikan saran terkait program yang belum tercantum dalam RAPBN 2015.

"Kalau mereka mau datang, kita welcome, kebetulan juga di Kementerian Keuangan ada transformasi kelembagaan. Dengan adanya pertemuan ini, kalau nanti tim transisi resmi ditunjuk, maka kedua belah pihak bisa mendapatkan kebaikan," tuturnya.

Menurut dia, dari pertemuan tersebut, pemerintah bisa mendapatkan solusi dari tim transisi terkait kemungkinan penambahan dana belanja untuk program kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan di RAPBN 2015.

"Kita bisa melihat apa yang akan direncanakan dan yang perlu diperbaiki menurut perkiraan tim transisi. Kita tetap open mind untuk menyempurnakan apa yang ada di Kementerian Keuangan," kata Kiagus.