Jakarta (ANTARA News) - Tim Transisi telah menyerahkan lima opsi kelembagaan pemerintahan mendatang kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Transisi Andi Wijayanto sesaat sebelum menemui Jokowi di kantornya di Balaikota, Jumat.

"Lima opsi itu sekarang tinggal tergantung Pak Jokowi-JK akan memberikan arahan lebih lanjut seperti apa, apakah nanti akan dipanggil lagi atau sudah cukup buat Pak Jokowi untuk jadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menentukan struktur kabinet ke depan yang diinginkan," kata Andi.

Andi menjelaskan, struktur kabinet yang diserahkannya bervariasi sesuai dengan segala konsekuensi anggaran dan menghindari tumpang tindih kebijakan yang ada.

Lima opsi kabinet itu, pertama status quo dengan 34 Kementerian, opsi dua 27 Kementerian, opsi 3A 20 kementerian dan 3B 20 kementerian, opsi empat 27 Kementerian serta opsi kelima menggabungkan opsi pertama dan opsi keempat.

Kelima opsi itu, selain hasil rapat Tim Transisi, juga merupakan masukan dari berbagai organisasi, kelompok masyarakat dan akademisi seperti tim Universitas Andalas, Universitas Airlangga, UGM, LIPI, Komnas Permenpuan, Relawan, Walhi dan Komnas HAM beri masukan soal kriteria HAM.

Laporan lima opsi kabinet itu sudah termasuk opsi perampingan dan pembentukan kementerian baru termasuk pembentukan Kementerian Kedaulatan Pangan, Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Maritim.

"Yang saya ingat itu yang menonjol, selalu hampir muncul di semua opsi adalah keinginan untuk memunculkan kementerian kedaulatan pangan, kementerian ekonomi kreatif, maritim, dan hal-hal yang langsung terkait dengan program revolusi mental. Apakah dia nanti mengerucut pada kementerian kebudayaan. Ada beberapa hal menonjol lainnya misalnya usulan tentang penguatan fungsi pengawasan kantor kepresidenan atau badan pemerintahan negara yang menggabungkan pajak dan cukai," katanya.

Teknis peleburan kementerian, menurut Andi, akan sama seperti teknis pembentukan daerah baru hasil pemekaran suatu wilayah.

"Logika sederhananya, mirip-mirip kalau kita membentuk kabupaten aau provinsi baru hasil pemekaran. Di masa SBY kementerian di 2009 tidak sama plek dg kementerian 2004," katanya.

Dengan penyerahan lima opsi kabinet, tugas Tim Transisi usai sudah. Saatnya bagi Jokowi menentukan menggunakan opsi yang paling baik yang disarankan.

"Saya pikir sudah prerogatif Pak Jokowi untuk menentukan opsi mana yang ingin digunakan," kata Andi.