Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tak perlu memaksakan kehendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).




"Kalau pada akhirnya, karena alasan formal dan dukungan parlemen bagi Jokowi tidak terpenuhi, Jokowi juga jangan memaksakan diri untuk menaikkan harga BBM. Sebab rakyat yang akan menilai, rakyat pula yang akan merasakan dampak dari masalah kenaikan harga BBM terhadap perekonomian, pembangunan ekonomi termasuk kesejahteraan rakyat," kata Basarah di Jakarta, Jumat.




Kenaikan harga BBM atau pencabutan subsidi BBM, kata Basarah, harus dilihat dari sudut pandang kebijakan ekonomi.

Basarah lebih lanjut mengemukakan Jokowi harus bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, terbuka, objektif kepada masyarakat tentang plus-minus bila harga BBM dinaikkan atau tidak dinaikkan.




"Pemerintahan Jokowi harus bisa melakukan suatu proses revolusi mental untuk mengubah mindset para pemangku kepentingan negara ketika keputusan untuk menaikkan harga BBM itu harus diambil," kata Basarah.





Dia mengemukakan, Jokowi harus bisa memberikan suatu pemahaman yang utuh pada masyarakat ketika menaikkan harga BBM.

"Dia harus mampu jelaskan asas kemanfaatannya bagi kepentingan rakyat, asas kegunaan bagi masyarakat. Kalau kemudian Jokowi telah menjelaskan ke masyarakat tentang asas dan kegunaan kepada masyarakat dari rencana menaikkan harga BBM itu dapat diterima dengan baik oleh rakyat, maka Jokowi harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM itu. Kalau kemudian terdapat tentangan di parlemen maka DPR juga harus mampu jelaskan kepada masyarakat tentang alasan penolakan tersebbut," kata Basarah.