Paris (ANTARA News) - Ketua Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Christine Lagarde, dimasukkan dalam penyelidikan resmi oleh hakim Perancis atas dugaan kelalaian dalam urusan penipuan politik yang dimulai dari tahun 2008 ketika ia menjadi menteri keuangan Prancis.

Lagarde diperiksa oleh hakim di Paris untuk keempat kalinya dalam minggu ini berkaitan dengan statusnya sebagai saksi atas dugaan bahwa hartawan Bernard Tapie memenangkan arbitrase payout dikarenakan koneksi politiknya. Dalam hukum Perancis, hakim menginvestigasi secara resmi seseorang ketika mereka percaya adanya indikasi kesalahan. Namun, hal tersebut tidak selalu mengarah pada pengadilan.

"Setelah tiga tahun penyelidikan, dugaan satu-satunya yang masih ada adalah bahwa dikarenakan ketidaksengajaan atau kurangnya perhatian, saya mungkin telah gagal untuk memblokir arbitrase yang membuat berlarut-larutnya proses pengadilan Tapie," katanya dalam sebuah pernyataan, seperti yang dikutip Reuters.

"Saya sudah menginstruksikan pengacara saya untuk mengajukan banding atas keputusan yang tidak berdasar ini," tambahnya.

Pengacara Lagarde, Yves Repiquet, mengatakan kepada Reuters bahwa ia akan secara pribadi mengajukan banding atas keputusan hakim tersebut. Hal ini berarti Lagarde tidak harus kembali ke Paris, sehingga tugasnya sebagai direktur pelaksana IMF tidak terganggu.

"Dia (Lagarde) sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke Washington dan akan, tentu saja, ada penjelasan dari ketua (IMF) secepat mungkin. Hingga sampai saat itu, kami tidak dapat memberikan komentar," juru bicara IMF Gerry Rice.

Penyelidikan yang berkaitan dengan tuduhan tersebut yang mengatakan bahwa Tapie yang merupakan pendukung mantan Presiden konservatif Nicolas Sarkozy memberikan 403 juta euro (531 juta dolar) dalam arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan bank milik negara Prancis, Credit Lyonnais, adalah tidak benar.

Penyelidikan tersebut telah melibatkan beberapa anggota kabinet Sarkozy dan kepala eksekutif France Telecom, Stephane Richard, yang merupakan pembantu Lagarde ketika Lagarde menjabat sebagai menteri keuangan Sarkozy.

Dihubungi melalui telepon oleh Reuters, Rapiquet mengatakan bahwa dalam penyelidikan sebelumnya, Lagarde belum membenarkan adanya dugaan bahwa ia telah melakukan pra-cetak tanda tangan untuk menandatangani dokumentasikan fasilitas pembayaran. Namun, Richard telah menyatakan bahwa Lagarde memiliki penjelasan mengenai masalah tersebut.

Pelanggaran kelalaian oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat (pejabat) di Prancis diancam hukuman maksimal satu tahun penjara dan denda 15 ribu euro.

Lagarde adalah bintang dalam kabinet Sarkozy dan dihormati oleh rekan-rekannya dan didukung oleh banyak golongan (Group of 20 nation/G-20) di kepresidenan Perancis. Dia telah menjabat sebagai direktur pelaksana IMF sejak tahun 2011 setelah pendahulunya sesama orang Prancis Dominique Strauss-Kahn, mengundurkan diri atas tuduhan penyerangan seksual.

Menurut Reuters, pada waktu itu dewan IMF telah membahas kemungkinan konsekuensi dari kasus Tapie sebelum memutuskan untuk memilih Lagarde. IMF terus mendukung Lagarde melalui berbagai tahap dari kasus ini.

IMF didominasi oleh negara-negara Eropa. Lima dari delapan direktur pelaksana adalah orang Prancis. Namun, BRICS, kelompok negara berkembang (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan), memprotes tradisi tersebut dalam proses seleksi tahun 2011 dan mengatakan bahwa melanjutkan dominasi Eropa dapat merusak legitimasi IMF.

Lagarde bersaing untuk posting melawan bank sentral Meksiko Gubernur Agustin Carstens.

Menurut Reuters, orang kedua di IMF, David Lipton, orang Amerika, kemungkinan akan mengambil alih jabatan sebagai direktur jika Lagarde tidak mampu melakukan tugasnya.

Tapie merupakan sosok yang kontroversial dalam dunia bisnis dan dunia olahraga Prancis. Ia pernah menggugat negara untuk meminta kompensasi setelah menjual sahamnya di perusahaan olahraga Adidas kepada bank Credit Lyonnais pada tahun 1993. Dia mengklaim bahwa bank tersebut telah menipu dirinya setelah kemudian menjual kembali sahamnya dengan jumlah yang jauh lebih tinggi.

Namun, Credit Lyonnais yang saat ini merupakan bagian dari Credit Agricole telah membantah melakukan kesalahan.

Penyidik ​​berusaha untuk menentukan apakah koneksi politik Tapie memiliki peran dalam keputusan pemerintah untuk memenangkan arbitrase payout. Tapie sendiri membantah telah melakukan kesalahan, demikian Reuters. (*)