Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik dari Centre For Strategic and International Studies (CSIS) J. Kristiadi mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu lembaga yang potensial memelopori isu antipolitik uang dalam pemerintahan ke depan.

"Biasanya orang pilih anggota DPD yang benar-benar berwibawa di daerahnya, bukan karena uang. Maka DPD menurut saya bisa berperan menghilangkan praktik politik uang, atau setidaknya memelopori isu itu," kata Kristiadi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, DPD periode selanjutnya dapat membuat sebuah produk perundangan yang betul-betul bisa menghilangkan sebanyak mungkin adanya variabel uang dalam suatu proses politik.

"Kita harus punya DPD yang bermutu. Ingat bahwa memperoleh kursi di DPD lebih sulit dari mendapatkan kursi di DPR," kata dia.

Namun demikian, kata Kristiadi, untuk memastikan langkah itu dibutuhkan pula sosok Ketua DPD yang mampu menghadirkan roh kemauan politik (political will) dalam tubuh DPD.

Sosok Ketua DPD itu menurutnya harus memiliki pengalaman kepemimpinan yang mampu menghadirkan kebersamaan dalam beragamnya keanggotaan DPD.

"Untuk kepemimpinan yang seperti ini saya melihat sosok pak Nono Sampono (anggota DPD terpilih) memiliki trackrecord kepemimpinan yang bisa memberikan suasana kebersamaan atau kolegial. Tinggal bagaimana sosok-sosok orang seperti pak Nono bisa membawa peran DPD lebih bermakna ke depan, sebab saat ini DPD hanya seperti peran tambahan saja," ujar dia.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa DPD periode selanjutnya juga dapat berperan dalam meminimalisasi munculnya tekanan DPR terhadap pemerintahan ke depan.

"DPD dapat menjadi salah satu lembaga untuk meminimalisir tekanan DPR (terhadap pemerintahan), apabila benar ada tekanan yang diberikan," ucap Kristiadi.

Pernyataan Kristiadi ini tidak lepas dari fakta keanggotaan DPD yang berjumlah 132 orang, atau lebih besar dibandingkan total anggota dari fraksi partai manapun di DPR.

(R028/Z002)