BBM subsidi dibatasi, nelayan makin miskin
26 Agustus 2014 18:07 WIB
Dua nelayan mengambil jeriken berisi solar di salah satu SPBU di Muara Angke Jakarta, Jumat (8/8). Meskipun Pertamina melakukan pembatasan subsidi solar sebesar 20 persen untuk Lembaga Penyalur Nelayan (SPBB/SPBN/SPDN/APMS) namun alokasi penyaluran solar bersubsidi akan diutamakan untuk kapal nelayan di bawah 30 GT. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Batam (ANTARA News) - Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Soerya Respationo, mengatakan pengurangan kuota solar bersubsidi untuk nelayan, berpotensi menambah jumlah warga miskin, karena para nelayan kesulitan melaut.
"Kebijakan ini tidak paralel dengan semangat menyejahterakan rakyat," kata Wakil Gubernur Soerya, di Batam, Selasa.
Ia mengatakan nelayan kecil di Kepri sangat bergantung pada solar bersubsidi sebagai bahan bakar kapal yang digunakan mencari ikan. Jika kuota solar untuk nelayan dikurangi, maka nelayan kesulitan melakukan pekerjaannya.
Nelayan kecil tidak akan mampu membeli solar nonsubsidi, karena harganya yang terlalu tinggi, dan akhirnya memilih untuk berhenti bekerja.
"Jumlah nelayan yang menganggur akibat kebijakan ini masih kami pantau," kata dia.
Pembatasan kuota solar bersubsidi untuk nelayan juga menghambat rencana kerja Pemprov Kepri di bidang kelautan. Padahal, kata dia, saat ini konsentrasi pemerintah bertumpu pada sektor kelautan.
"Kebijakan ini tidak paralel dengan semangat menyejahterakan rakyat," kata Wakil Gubernur Soerya, di Batam, Selasa.
Ia mengatakan nelayan kecil di Kepri sangat bergantung pada solar bersubsidi sebagai bahan bakar kapal yang digunakan mencari ikan. Jika kuota solar untuk nelayan dikurangi, maka nelayan kesulitan melakukan pekerjaannya.
Nelayan kecil tidak akan mampu membeli solar nonsubsidi, karena harganya yang terlalu tinggi, dan akhirnya memilih untuk berhenti bekerja.
"Jumlah nelayan yang menganggur akibat kebijakan ini masih kami pantau," kata dia.
Pembatasan kuota solar bersubsidi untuk nelayan juga menghambat rencana kerja Pemprov Kepri di bidang kelautan. Padahal, kata dia, saat ini konsentrasi pemerintah bertumpu pada sektor kelautan.
Pewarta: Jannatun Naim
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
Tags: