Padang (ANTARA News) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Barat meminta pemerintah mengingatkan jajaran Pertamina untuk memberi kepastian pasokan bahan bakar minyak (BBM), sehingga tidak membuat panik masyarakat.

"Tanpa ada kepastian dapat menimbulkan kepanikan masyarakat dan imbasnya juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian kalau berlarut-larut BBM langka," kata Ketua YLKI Sumbar Dahnil Aswad ketika diminta tanggapannya di Padang, Senin.

Menurut dia, pemerintah harus tegas masalah BBM, jika ingin menaikan segera saja dan kalau tidak jangan sampai pula mengganggu distribusi ke masyarakat.

Bagi masyarakat kalau BBM naik, mungkin bukan persoalan tetap persedian ada dan percuma harga murah tetapi mendapatkannya susah.

"Jadi, kalau pemerintah ingin menaikkan tentu yang sewajarnya saja, dan jangan berlebihan yang dapat menjadi beban bagi masyarakat," katanya.

Dengan kondisi saat ini, jangan sampai ada pula pihak-pihak terkait baik di tingkat depot atau SPBU bermain atau menimbun pasokan.

"Kita minta pihak Pertamina jujur saja dengan kondisi pasokan yang ada, sehingga masyarakat dapat pula menerima kenyataan yang ada. Masyarakat diminta jangan terlalu cemas karena dapat membuat ada oknum yang bermain," katanya.

Selain itu, diminta jajaran aparat keamanan untuk melakukan pengetatan pengawasan dalam pendistribusian BBM. "Jika ada pihak-pihak yang dicurigai menimbun harus ditindak tegas, jangan dibiarkan mengambil kesempatan di saat situasi seperti sekarang," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Barat Muzakir Aziz mengatakan, sampai saat ini belum ada berdampak terhadap pasokan barang dari kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah di Sumbar.

Menurut dia, pemerintah kalau ingin menaikkan harga BBM silahkan saja, tapi yang wajar. Kondisi sekarang, subsidi BBM hanya dinikmati kalangan ekonomi menengah ke atas, masyarakat kecil tidak merasakan.

Jadi, bagi pengusaha bukan masalah kalau pemeritah mau menaikkan harga bahan bakar, dan tentu harga barang baik kebutuhan pokok atau lainnya akan menyesuaikan.

"Ketimbang BBM banyak bocor atau diselewengkan, bagus dinaikkan. Pemerintah dibebankan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembangunan," katanya.

Awal pekan ke empat Agustus 2014, kelangkaan bahan bakar minyak bukan hanya solar, tapi juga premiun terjadi di sejumlah daerah di wilayah Sumatera Barat. Meskipun ditemukan pada pedagang eceran, harga melontak sampai melebihi Rp10.000/liter.

PT Pertamina melakukan pengaturan penyaluran bahan bakar minyak jenis premium subsidi dan solar subsidi ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Umum (SPBU) yang ada di Sumatera Barat hingga Desember 2014.

"Pengaturan penyaluran BBM jenis Premium subsidi dan Solar Subsidi di seluruh SPBU Sumbar mengacu sisa kuota bbm subsidi," kata External Relation Pertamina Marketing Region I Sumbar Bagian Utara Fitri Erika.

(KR-SA/S004)