Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi rencana Presiden menyelenggarakan Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat sore, yang akan membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya hasil lawatan Presiden Prabowo ke enam negara, baru-baru ini.

Setelah usai melantik Mayjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI di Jakarta, Jumat pagi, Prasetyo mengatakan agenda sidang tersebut begitu. "Rencananya pasti," ujar Prasetyo Hadi ketika dikonfirmasi perihal agenda sidang kabinet sore ini.

Sidang tersebut, lanjut Prasetyo, tidak hanya akan mengulas hasil kunjungan kerja internasional Presiden, tetapi juga mencakup pembaruan dari setiap kementerian, termasuk petunjuk-petunjuk baru untuk koordinasi lebih lanjut.

"Ya tentunya selain hasil lawatan Bapak Presiden, ya pasti ada petunjuk petunjuk lain, update dari setiap kementerian koordinator, dari setiap kementerian-kementerian," katanya.

Baca juga: Prabowo: Pendidikan jadi prioritas nomor satu dalam APBN

Menanggapi pertanyaan mengenai peluncuran program Danantara maupun kebijakan pemerintah lainnya, Prasetyo meminta publik bersabar.

"Tunggu tanggal mainnya," ucapnya tanpa merinci lebih lanjut perihal agenda sidang kabinet.

Saat disinggung terkait sikap Istana terhadap wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen, Prasetyo juga menegaskan hal tersebut masih dalam tahap penghitungan.

"Tunggu tanggal mainnya juga, lagi dihitung," katanya.

Sidang Kabinet Paripurna diagendakan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Sidang Kabinet kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang akan menghadirkan seluruh pejabat kementerian/lembaga terkait.

Baca juga: Presiden Prabowo beri peringatan: Korupsi harus berhenti di Indonesia

Sidang kali ini menjadi momentum mengevaluasi berbagai hasil kerja pemerintah, termasuk tindak lanjut dari hubungan bilateral dan multilateral yang terjalin selama lawatan Presiden ke enam negara baru-baru ini.

Lawatan itu melibatkan sejumlah negara kunci di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, mencakup agenda pembahasan perdagangan, investasi, pertahanan, hingga transisi energi hijau.

Presiden juga memanfaatkan momen ini untuk bertemu dengan kepala negara serta pemimpin lembaga internasional guna memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global.

Beberapa perjanjian penting di antaranya adalah perjanjian perdagangan baru, kerja sama pembangunan infrastruktur, dan inisiatif di bidang keamanan regional. Selain itu, lawatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan visi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah tantangan geopolitik dunia.