Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyerahkan kunci kepada 334 calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Jakarta Selatan.

“Alhamdulillah sampai dengan hari ini calon penghuni yang sudah mendaftar baik secara 'online' maupun 'offline' sebanyak 1.314 calon penghuni," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat penyerahan kunci di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis.

Untuk saat ini yang sudah "clear" dan "clean" untuk menyelesaikan segala persyaratan administrasi sebanyak 334 pendaftar. "ni yang kemudian diserahkan kuncinya pada hari ini," katanya.

Teguh memaparkan total jumlah hunian di Rusunawa Pasar Rumput adalah 1.980 unit. Untuk masyarakat yang terprogram telah disediakan sebanyak 689 unit, termasuk 418 unit yang dipergunakan korban kebakaran Manggarai dan akan digratiskan sampai 27 Oktober 2025.

Selain itu juga telah disiapkan unit untuk warga yang akan terdampak relokasi Kali Ciliwung. Selanjutnya tersedia 1.295 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca juga: DPRD serahkan kebijakan gratis Rusun Pasar Rumput ke pemerintah

Baca juga: Pemerintah gratiskan sewa rusun bagi korban kebakaran Manggarai

Calon penghuni rusunawa tersebut juga terdiri dari ASN, guru, TNI dan Polri yang masih berpangkat rendah, UMKM hingga wartawan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus memetakan rusun-rusun yang masih memiliki unit kosong untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Pastinya ini akan terus kami petakan karena di DKI Jakarta masih cukup banyak rusun-rusun yang unitnya kosong. Dan ini nantinya alokasinya kami juga akan menyelesaikan dengan kementerian dan lembaga terkait," katanya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap program seperti ini tak hanya dijalankan di Jakarta. Daerah-daerah lain juga perlu untuk melakukan hal serupa sehingga semakin banyak warga yang membutuhkan bisa mendapatkan hunian yang layak.

"Ada 552 wilayah, 38 provinsi gubernur, 98 wali kota, 416 bupati yang harus kita sentuh hatinya untuk membuat gerakan yang sama yang dimulai dari Pemda DKI," kata Tito.