Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Peta Nasional Padang Lamun guna mendukung penurunan emisi karbon dan menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat.

“Peta ini adalah langkah awal untuk menciptakan inventarisasi karbon biru yang akurat, sebagai bentuk kontribusi nyata Indonesia dalam aksi iklim berbasis laut,” kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Yusuf menyampaikan hal itu saat menjadi berbicara pada Agenda Tambahan Ocean-Climate Dialogue: Insight from the 2024 Ocean Dialogue to Drive Climate Ambition and Finance dalam COP 29 UNFCCC yang dilaksanakan di Baku, Azerbaijan.

Yusuf mengungkapkan bahwa Indonesia melalui KKP telah membuat terobosan dengan menyusun Peta Nasional Padang Lamun. Peta itu telah siap dan dijadwalkan meluncur pada akhir tahun 2024.

"Langkah ini mendukung pengembangan inventarisasi karbon biru dan aksi mitigasi berbasis data," ucapnya.

Dia mengakui besarnya tantangan yang dihadapi dalam menyusun Peta Nasional Padang Lamun, seperti minimnya penelitian terkait karbon Padang Lamun dan keterbatasan data. Untuk mengatasinya, pemerintah bekerja sama dengan universitas, LSM dan mitra pembangunan.

Baca juga: KKP-Kementerian P2MI siapkan skema perlindungan ABK kapal ikan asing

Baca juga: KKP gandeng BPKP kawal revitalisasi tambak idle Pantura

“Kolaborasi adalah kunci. Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk mengatasi kendala ini,” tambahnya.

Indonesia juga telah menetapkan kebijakan strategis, termasuk peta jalan mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan, serta dalam proses penetapan regulasi Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan.

Langkah ini sejalan dengan Rencana Implementasi Sharm el-Sheikh, yang mendorong integrasi aksi berbasis laut ke dalam target iklim nasional.

“Integrasi sektor laut ke dalam Nationally Determined Contribution (NDC) menunjukkan komitmen Indonesia menjadikan laut sebagai salah satu bagian solusi utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” terang Yusuf.

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mengatasi perubahan iklim dengan memperbarui dokumen NDC. Sektor kelautan akan berkontribusi optimal dalam pencapaian target penurunan emisi melalui berbagai inovasi.

"NDC merupakan komitmen dari negara-negara yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris Agreement) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan iklim global," jelasnya.

Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen secara domestik dan hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional. Jumlah tersebut lebih tinggi dari sebelumnya di angka 29 persen secara mandiri hingga 41 persen dengan dukungan global.

Para peserta Ocean-Climate Dialogue, co-facilitator Julio Cordano (Chili) dan Niall O’Dea (Kanada), menyampaikan hasil Informal Summary Report Ocean Climate Dialogue 2024 dan menyoroti pentingnya konservasi biodiversitas laut, solusi berbasis alam, serta pendanaan ambisius, dan integrasi aksi berbasis laut ke dalam NDC dan NAP, sejalan dengan upaya Indonesia dalam memperkuat aksi iklim berbasis laut.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmen bahwa KKP akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung program ekonomi biru yang berkelanjutan.

Baca juga: KKP dukung perikanan berstandar MSC dengan lima program terobosan

Baca juga: KKP dan Kemenhub sinergi permudah perizinan kapal perikanan