KKP gandeng BPKP kawal revitalisasi tambak idle Pantura
27 November 2024 02:15 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna membahas rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle yang tersebar di sepanjang jalur Pantura di Jakarta, Selasa (26/11/2024). ANTARA/HO-Humas KKP
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal revitalisasi tambak idle di Pantura guna meningkatkan produktivitas perikanan budidaya secara berkelanjutan.
"Kami sudah bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna membahas rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle yang tersebar di sepanjang jalur Pantura," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa.
Menteri Trenggono menginginkan pembangunan kembali tambak-tambak tersebut berjalan sesuai aturan. Program revitalisasi untuk menghidupkan kembali tambak-tambak yang tidak terpakai untuk kegiatan budi daya ikan nila.
“Dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan berbagai sektor. Mulai dari bicara kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga pengawasan pelaksanaannya,” kata Trenggono.
Baca juga: Menteri Trenggono ungkap tantangan kejar target 2 juta ton udang 2024
Mengawali program revitalisasi tambak idle, KKP sudah membangun modeling budi daya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat sebagai percontohan. Metode budi daya yang diterapkan di Karawang, dapat diduplikasi untuk mendukung program revitalisasi tambak idle.
BINS merupakan modeling sistem usaha budi daya ikan nila salin yang modern, profitable, dan berkelanjutan. Untuk mereplikasi model ini di berbagai tempat tanpa membebani keuangan negara, pihaknya berencana melibatkan pelaku usaha agar produksi lebih fokus dan optimal.
Di sisi lain, negara tetap akan mendapat pemasukan untuk melakukan pembangunan di wilayah lain.
"KKP membutuhkan fatwa hukum BPKP untuk dapat mengimplementasikan model bisnis pengelolaan BINS Karawang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi ‘tambak mangkrak’ yang ada di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pelaksanaan proyek revitalisasi tambak rencananya akan dimulai pada 2025.
Revitalisasi awal akan dimulai pada 2025, menyasar 13 ribu hektare tambak mangrak dari total luasan 78 ribu hektare. Revitalisasi ditargetkan selesai pada 2029 yang berada di empat provinsi dan 28 kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik program revitalisasi tambak idle yang direncanakan KKP.
Ateh mengatakan siap mendukung program budi daya yang merupakan salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dalam pemenuhan ketahanan pangan.
“Kami akan langsung mempelajari lahan yang akan digunakan berikut dengan modeling budi daya yang sudah ada,” kata Ateh.
Baca juga: Trenggono paparkan rencana revitalisasi tambak idle di Pantura ke ADB
Baca juga: Kemenko Marves: Penguatan hulu-hilir dukung ekspor udang kompetitif
"Kami sudah bertemu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh guna membahas rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle yang tersebar di sepanjang jalur Pantura," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa.
Menteri Trenggono menginginkan pembangunan kembali tambak-tambak tersebut berjalan sesuai aturan. Program revitalisasi untuk menghidupkan kembali tambak-tambak yang tidak terpakai untuk kegiatan budi daya ikan nila.
“Dalam pelaksanaannya perlu keterlibatan berbagai sektor. Mulai dari bicara kepemilikan tanah, data kependudukan, hingga pengawasan pelaksanaannya,” kata Trenggono.
Baca juga: Menteri Trenggono ungkap tantangan kejar target 2 juta ton udang 2024
Mengawali program revitalisasi tambak idle, KKP sudah membangun modeling budi daya nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat sebagai percontohan. Metode budi daya yang diterapkan di Karawang, dapat diduplikasi untuk mendukung program revitalisasi tambak idle.
BINS merupakan modeling sistem usaha budi daya ikan nila salin yang modern, profitable, dan berkelanjutan. Untuk mereplikasi model ini di berbagai tempat tanpa membebani keuangan negara, pihaknya berencana melibatkan pelaku usaha agar produksi lebih fokus dan optimal.
Di sisi lain, negara tetap akan mendapat pemasukan untuk melakukan pembangunan di wilayah lain.
"KKP membutuhkan fatwa hukum BPKP untuk dapat mengimplementasikan model bisnis pengelolaan BINS Karawang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi ‘tambak mangkrak’ yang ada di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa. Pelaksanaan proyek revitalisasi tambak rencananya akan dimulai pada 2025.
Revitalisasi awal akan dimulai pada 2025, menyasar 13 ribu hektare tambak mangrak dari total luasan 78 ribu hektare. Revitalisasi ditargetkan selesai pada 2029 yang berada di empat provinsi dan 28 kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyambut baik program revitalisasi tambak idle yang direncanakan KKP.
Ateh mengatakan siap mendukung program budi daya yang merupakan salah satu implementasi Asta Cita Presiden Prabowo dalam pemenuhan ketahanan pangan.
“Kami akan langsung mempelajari lahan yang akan digunakan berikut dengan modeling budi daya yang sudah ada,” kata Ateh.
Baca juga: Trenggono paparkan rencana revitalisasi tambak idle di Pantura ke ADB
Baca juga: Kemenko Marves: Penguatan hulu-hilir dukung ekspor udang kompetitif
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
Tags: