Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kebijakan makro Indonesia tahun 2015 akan lebih konservatif dan berhati-hati dalam menghadapi sejumlah tantangan perekonomian global.

"Arah kebijakan makro Indonesia baik fiskal maupun moneter cenderung lebih konservatif dan berhati-hati," katanya saat membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi atas RAPBN 2015 di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan kinerja perekonomian global tahun depan diperkirakan mulai mengalami perbaikan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa.

Tapi, masih terdapat risiko yang perlu diwaspadai yaitu kinerja ekonomi Tiongkok yang berpotensi mengalami perlambatan dan menganggu pertumbuhan ekspor nasional serta fluktuasi harga komoditas internasional.

Selain itu, kata Menkeu, masih ada implikasi terkait berlanjutnya normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat seiring dengan penguatan kinerja perekonomiannya.

"Stabilitas ekonomi mutlak perlu dijaga, mengingat hal tersebut akan memberikan landasan yang solid serta menjadi prasyarat bagi pertumbuhan yang berimbang dan berkelanjutan," ujarnya.

Menurut dia, menjaga stabilitas ekonomi nasional harus diupayakan untuk memperbaiki posisi keseimbangan eksternal Indonesia, yakni neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit dan mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Untuk itu, pemerintah memberikan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,6 persen dalam RAPBN 2015, yang merupakan tingkat pertumbuhan yang realistis dan konservatif dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal maupun internal.

"Pemerintah perlu menjaga laju pertumbuhan ekonomi pada batas-batas yang tidak menimbulkan tekanan yang memgancam stabilitas ekonomi," ujar Menkeu.

Dalam menetapkan indikator ekonomi makro 2015 yang dipakai sebagai dasar penyusunan RAPBN, pemerintah telah memperhitungkan outlook ekonomi tahun 2014 serta proyeksi kondisi perekonomian tahun 2015.

Namun, langkah kebijakan dan inisiatif baru yang dilakukan pada akhir 2014 serta awal tahun 2015 dapat mengubah proyeksi indikator ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN pada tahun depan.