Semarang (ANTARA News) - Satgas, fungsionaris, dan kader PDI Perjuangan dilarang turun ke jalan pada saat berlangsungnya sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden RI di Mahkamah Konstitusi, Kamis.

"Satgas, fungsionaris, kader PDI Perjuangan untuk bersiaga dan menjaga kantor PDI Perjuangan masing-masing untuk memonitor lapangan, dan dilarang turun ke jalan," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Kamis.

DPP PDIP, kata Tjahjo, pada Rabu (20/8) sudah menginstruksikan kepada jajaran partai tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota se-Jawa untuk "siaga satu" dan piket di kantor PDI Perjuangan masing-masing.

"Kalau ada provokasi dan hal-hal yang mengganggu, segera koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI setempat," kata Tjahjo kepada para kadernya.

Di lain pihak, lanjut Tjahjo, calon presiden Joko Widodo telah mengimbau para sukarelawan dan pendukungnya untuk menyaksikan sidang putusan PHPU melalui televisi.

"Saya ketahui sebagaimana imbauan Bapak Joko Widodo kepada para sukarelawan untuk menyaksikan sidang putusan MK melalui TV di rumah/kantor masing-masing," katanya.

Tjahjo yang juga Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Jokowi-Jusuf Kalla mengatakan bahwa Jokowi akan memonitor dan menyaksikan sidang tersebut melalui televisi di sela kegiatan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Demikian pula, Pak Jusuf Kalla akan memonitor dari kediaman beliau," kata Tjahjo yang juga anggota Komisi I DPR RI asal daerah pemilihan Jawa Tengah I.

Tjahjo menginformasikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis siang ini menggelar rapat DPP di Kantor DPP PDIP Jalan Raya Lenteng Agung Nomor 99 Jakarta Selatan.

"Sebagai Ketua Tim Pemenangan saya percaya akan ada keputusan MK yang seadil-adil dan seobjektif oleh hakim MK yang mulia berdasarkan fakta persidangan yang ada dari berbagai data, bukti tertulis, dan keterangan para saksi," katanya.

Tjahjo lantas menekankan, "Saya sebagai Sekjen PDI Perjuangan, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK yakin bahwa kerja KPU sudah sangat profesional, sangat baik melaksanakan konstitusi terkait dengan Pilpres 2014."

Kalau ada pelanggaran dalam penghitungan suara dan inventarisasi, menurut Tjahjo, sudah dilakukan secara berjenjang dari tingkat tempat pemungutan suara sampai KPU Provinsi sebelum diputuskan KPU Pusat yang semuanya sudah disampaikan terbuka kepada para hakim MK dalam persidangan.