Jakarta (ANTARA) - Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci untuk mencegah kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk itu pemerintah terus memperkuat kompetensinya, kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq.

"Kami mendorong pengembangan kompetensi bagi ASN untuk mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan," kata Taufiq di Jakarta, Selasa.

Taufiq mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sering menyatakan, APBN mengalami kebocoran hingga 30 persen setiap tahunnya, untuk itu perlu adanya pencegahan yang maksimal.

Menurut dia, kunci pencegahan kebocoran ada pada para ASN karena merekalah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola APBN.

"Butuh birokrasi yang lebih lincah, lebih efisien untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran," tuturnya.

Langkah yang sudah dilakukan oleh LAN RI untuk mencegah terjadinya kebocoran kata Taufiq yaitu dengan mengembangkan kompetensi para ASN agar mampu menjawab tantangan pembangunan.

Plt Kepala LAN RI mengatakan bahwa selain kompetensi ditingkatkan, ASN juga harus menguasai teknologi informasi yang terus berkembang supaya cara kerja mereka lebih efisien.

"Selain pengembangan kompetensi yang tepat. ASN juga perlu menggunakan teknologi yang paling maju agar siap dalam mendorong upaya kreatif, inovatif di dalam pembangunan ke depan," katanya.

Sebelumnya, Taufiq mengatakan pembangunan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang lebih efisien dan lincah serta dapat menciptakan iklim yang inovatif.

"Grand design Reformasi Birokrasi 2010—2025 telah selesai dan sudah memberikan landasan yang kokoh untuk penataan birokrasi di Indonesia," kata Taufiq.

Menurut dia, kebijakan Reformasi Birokrasi 2010—2025 adalah upaya untuk mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Selain itu, juga penataan pada bidang SDM terkait dengan pelayanan dalam rangka membangun birokrasi yang bersih.

Taufiq mengatakan bahwa reformasi birokrasi ke depan 2025-2045 menjadikan birokrasi lebih efisien, lincah, dan berinovasi untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Taufiq, para birokrat harus mampu menjawab tantangan zaman ke depan, apalagi Presiden RI Prabowo Subianto menekankan agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7—8 persen.

Baca juga: Nusron sebut calon menteri diwanti-wanti jangan sampai APBN bocor

Baca juga: Menko Muhaimin dorong efisiensi APBN guuna tingkatkan dana bansos