Menko Muhaimin dorong efisiensi APBN guuna tingkatkan dana bansos
26 November 2024 16:08 WIB
Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menyampaikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) berupaya meningkatkan dana bantuan sosial (bansos) untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui efisiensi dan perampingan program dalam APBN.
Hal itu disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami terus bekerja agar bansos terus meningkat, termasuk bagaimana agar APBN dilakukan efisiensi, dilakukan perampingan program agar bansos ini lebih besar," katanya.
Meski angka pasti peningkatan dana belum diputuskan, langkah ini diharapkan Muhaimin dapat memperbesar alokasi bansos untuk membantu masyarakat ekonomi lemah menjadi lebih produktif.
Baca juga: Presiden Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru
Baca juga: Menko PMK ungkap perbedaan dana perlindungan sosial dan bansos
"Angkanya masih dihitung, belum putus," kata Muhaimin Iskandar saat ditanya berapa besaran anggaran bagi program pemberdayaan masyarakat.
Sebelumnya, pada agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor pada 7 November 2024, Menko Muhaimin Iskandar itu berharap memperoleh alokasi dana bansos mencapai Rp100 triliun pada 2025.
"Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun. Aamiin," katanya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah sedang menggeser paradigma bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang menyasar 8,3 persen dari populasi Indonesia atau setara 23--24 juta jiwa, sekitar 2,3 juta orang diantaranya berkategori miskin ekstrem.
Bentuk program pemberdayaan tersebut berupa pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi.
Baca juga: Pemerintah geser paradigma bantuan sosial jadi program pemberdayaan
Baca juga: Prabowo minta pemadanan data tunggal sosial ekonomi rampung Desember
Hal itu disampaikan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Kami terus bekerja agar bansos terus meningkat, termasuk bagaimana agar APBN dilakukan efisiensi, dilakukan perampingan program agar bansos ini lebih besar," katanya.
Meski angka pasti peningkatan dana belum diputuskan, langkah ini diharapkan Muhaimin dapat memperbesar alokasi bansos untuk membantu masyarakat ekonomi lemah menjadi lebih produktif.
Baca juga: Presiden Prabowo panggil menteri-menteri bahas bansos hingga gaji guru
Baca juga: Menko PMK ungkap perbedaan dana perlindungan sosial dan bansos
"Angkanya masih dihitung, belum putus," kata Muhaimin Iskandar saat ditanya berapa besaran anggaran bagi program pemberdayaan masyarakat.
Sebelumnya, pada agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor pada 7 November 2024, Menko Muhaimin Iskandar itu berharap memperoleh alokasi dana bansos mencapai Rp100 triliun pada 2025.
"Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun. Aamiin," katanya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah sedang menggeser paradigma bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang menyasar 8,3 persen dari populasi Indonesia atau setara 23--24 juta jiwa, sekitar 2,3 juta orang diantaranya berkategori miskin ekstrem.
Bentuk program pemberdayaan tersebut berupa pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi.
Baca juga: Pemerintah geser paradigma bantuan sosial jadi program pemberdayaan
Baca juga: Prabowo minta pemadanan data tunggal sosial ekonomi rampung Desember
Pewarta: Andi Firdaus, Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Tags: