BPJS Ketenagakerjaan pakai pendekatan komunitas untuk pekerja informal
26 November 2024 12:44 WIB
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo (kanan), Menaker Yassierli (tengah) dan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan memberikan pernyataan kepada media usai membuka Social Security Summit 2024 di Jakarta, Selasa (26/11/2024) (ANTARA/Prisca Triferna).
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pihaknya melakukan pendekatan komunitas untuk mendorong kepesertaan pekerja informal yang banyak di antaranya masuk kategori pekerja rentan.
"Kita baru 13 persen coverage-nya dan kita sekarang menggunakan pendekatan komunitas. Masuk ke komunitas-komunitas, mulai dari komunitas petani, nelayan dan keagamaan," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro ditemui usai pembukaan Social Security Summit 2024 di Jakarta pada Selasa.
Pendekatan itu dilakukan untuk mempermudah pendekatan dengan melakukan sosialisasi melalui tokoh komunitas yang dapat mengingatkan pentingnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (Bpjamsostek).
Karena berbeda dengan pekerja formal yang memiliki bagian dalam perusahaan mengingatkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, katanya, para pekerja informal terutama yang masuk dalam kategori rentan terkadang tidak dapat konsisten untuk membayarkan iuran mereka.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki 9,4 juta peserta yang masuk dalam kategori bukan penerima upah atau pekerja infomal. Sementara itu terdapat 84,13 juta orang yang bekerja di kegiatan informal, menurut data Survei Angkatan Kerja Februari 2024.
BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memberikan pelindungan kepada 40,83 juta pekerja, yang didominasi pekerja formal dengan jumlah 25,8 juta pekerja, disusul 9,4 juta peserta dari pekerja informal dan 5,6 juta pekerja jasa konstruksi.
Dia menyoroti bahwa banyak dari pekerja informal tersebut masuk dalam klasifikasi desil 1 dan desil 4 yaitu golongan pekerja rentan seperti petani dan nelayan. Mereka rentan terhadap risiko sosial ekonomi dan penyakit serta kecelaan akibat kerja. Terdapat juga potensi kesulitan ekonomi di masa tua.
Di saat bersamaan, pekerja rentan merupakan salah satu kelompok pekerja yang paling membutuhkan jaring pengaman sosial untuk memastikan kemandirian pekerja dan keluarganya ketika dimiliki risiko pekerjaan.
"Jadi kita melihat untuk segmen pekerja rentan, mereka sangat perlu untuk punya jaring keamanan," tutur Anggoro.
Isu-isu tersebut juga menjadi salah satu perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui gagasan "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dituangkan dalam Asta Cita pada poin ditekankan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan selenggarakan Social Security Summit 2024
Baca juga: Pakar soroti pentingnya perluasan Jamsosnaker bagi pekerja informal
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan akan selenggarakan Social Security Summit 2024
"Kita baru 13 persen coverage-nya dan kita sekarang menggunakan pendekatan komunitas. Masuk ke komunitas-komunitas, mulai dari komunitas petani, nelayan dan keagamaan," kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro ditemui usai pembukaan Social Security Summit 2024 di Jakarta pada Selasa.
Pendekatan itu dilakukan untuk mempermudah pendekatan dengan melakukan sosialisasi melalui tokoh komunitas yang dapat mengingatkan pentingnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan (Bpjamsostek).
Karena berbeda dengan pekerja formal yang memiliki bagian dalam perusahaan mengingatkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, katanya, para pekerja informal terutama yang masuk dalam kategori rentan terkadang tidak dapat konsisten untuk membayarkan iuran mereka.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah memiliki 9,4 juta peserta yang masuk dalam kategori bukan penerima upah atau pekerja infomal. Sementara itu terdapat 84,13 juta orang yang bekerja di kegiatan informal, menurut data Survei Angkatan Kerja Februari 2024.
BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memberikan pelindungan kepada 40,83 juta pekerja, yang didominasi pekerja formal dengan jumlah 25,8 juta pekerja, disusul 9,4 juta peserta dari pekerja informal dan 5,6 juta pekerja jasa konstruksi.
Dia menyoroti bahwa banyak dari pekerja informal tersebut masuk dalam klasifikasi desil 1 dan desil 4 yaitu golongan pekerja rentan seperti petani dan nelayan. Mereka rentan terhadap risiko sosial ekonomi dan penyakit serta kecelaan akibat kerja. Terdapat juga potensi kesulitan ekonomi di masa tua.
Di saat bersamaan, pekerja rentan merupakan salah satu kelompok pekerja yang paling membutuhkan jaring pengaman sosial untuk memastikan kemandirian pekerja dan keluarganya ketika dimiliki risiko pekerjaan.
"Jadi kita melihat untuk segmen pekerja rentan, mereka sangat perlu untuk punya jaring keamanan," tutur Anggoro.
Isu-isu tersebut juga menjadi salah satu perhatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Melalui gagasan "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dituangkan dalam Asta Cita pada poin ditekankan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan selenggarakan Social Security Summit 2024
Baca juga: Pakar soroti pentingnya perluasan Jamsosnaker bagi pekerja informal
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan akan selenggarakan Social Security Summit 2024
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Tags: