Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta agar kolaborasi interaktif dengan platform media sosial tidak terhenti dalam program Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada 2024) tapi juga berlanjut ke program prioritas pemerintah lainnya agar komunikasi publik dapat berjalan sukses.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemkomdigi Prabunindya Revta Revolusi mengatakan kolaborasi interaktif itu mulai diterapkan di Pilkada 2024 dengan menggandeng platform ikut memantau pergerakan informasi hoaks di layanannya sehingga dengan demikian pemberitaan yang tepat dapat terjaga.

"Jadi Kemkomdigi justru mengajak platform untuk ikutan aktif begitu (mengawasi konten negatif), nanti untuk judi online atau program lainnya juga begitu. Teman-teman platform juga ikut aktif, bukan cuma negara yang melaporkan tapi platform juga melaporkan temuan ke negara," kata Prabu di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemkomdigi kerahkan PIP edukasi masyarakat 3T tentang Pilkada Damai

Baca juga: Dirjen IKP: Pilkada 2024 momentum kuatkan persatuan meski beda pilihan

Menurut Prabu langkah ini cukup efektif dalam percobaan pertama di Pilkada 2024, dan menjadi pendekatan penanganan konten negatif serta pemberian edukasi terhadap masyarakat yang baru dengan melibatkan platform digital secara lebih aktif.

Hal ini menurutnya dapat dilihat dari tingkat isu hoaks yang ditemukan di media sosial oleh Kemkomdigi selama masa Pilkada 2024 jauh berkurang dibandingkan saat Pilpres 2024.

"Dibandingkan dengan Pilpres 2024, sebesar 70 persen turun hoaks-nya di masa pilkada 2024 ini ya. Nah mudah-mudahan dengan model yang sama, kita bisa lakukan untuk topik-topik yang lain. Apakah penanganan judi online, makan bergizi gratis, Astacita, sekolah gratis, dan macam-macam gitu ya," kata Prabu.

Dalam data Kemkomdigi sejak Januari 2023 hingga 18 November 2024 tercatat ada sebanyak 379 temuan isu hoaks mengenai pemilu.

Jumlah yang cukup tinggi ditemukan mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024, mulai Oktober 2023 hingga Februari 2024 didapati total ada 200 isu hoaks berkembang selama lima bulan tersebut.

Selepas periode Pilpres 2024 selesai, isu hoaks mengenai Pemilu terpantau melandai, bahkan menjelang Pilkada 2024 jumlahnya menurun.

Temuan sejak Agustus 2024 hingga 18 November 2024 untuk isu hoaks Pemilu termasuk Pilkada serentak 2024 berjumlah 22 isu. Dengan rincian temuan tujuh isu hoaks di Agustus 2024, tiga isu hoaks di September 2024, delapan isu hoaks di Oktober 2024, dan empat isu hoaks hingga 18 November 2024.

Baca juga: Menkomdigi tunjuk polisi jadi Plt. Dirjen Pengawasan Ruang Digital

Baca juga: Kemkomdigi-SnackVideo suarakan Pilkada Damai 2024 berbalut komedi