Kolombo (ANTARA) - Staf Dana Moneter Internasional (IMF) dan pemerintah Sri Lanka telah mencapai kesepakatan di tingkat staf mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi untuk menyelesaikan tinjauan ketiga program reformasi ekonomi Sri Lanka yang didukung oleh fasilitas pendanaan yang diperpanjang atau Extended Fund Facility (EFF) dari IMF.

IMF dalam siaran persnya, Sabtu (23/11), mengatakan bahwa setelah tinjauan tersebut disetujui oleh manajemen IMF dan diselesaikan oleh Dewan Eksekutif IMF, Sri Lanka akan memiliki akses untuk menerima pendanaan senilai 333 juta dolar AS.

Kebijakan ini akan membuat total dukungan keuangan IMF yang disalurkan di bawah kesepakatan ini menjadi sekitar 1,33 miliar dollar AS, kata IMF.

IMF mengatakan bahwa komitmen baru pemerintah terhadap tujuan program ini meningkatkan kepercayaan diri dan memastikan kontinuitas dari kebijakan-kebijakan tersebut. IMF juga menuturkan bahwa mempertahankan momentum reformasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga hasil yang telah dicapai dengan susah payah di bawah program ini.

IMF mengatakan persetujuan dari manajemen IMF dan Dewan Eksekutif IMF bergantung pada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Sri Lanka.

Tindakan tersebut meliputi pengajuan anggaran 2025 yang sesuai dengan tujuan program, penyelesaian tinjauan jaminan pembiayaan, yang akan berfokus pada mengonfirmasi kontribusi pembiayaan yang dijanjikan sebelumnya oleh mitra-mitra multilateral, serta apakah kemajuan dalam restrukturisasi utang telah memadai.

Tim IMF yang dipimpin oleh Peter Breuer, selaku Kepala Misi Senior untuk Sri Lanka, berkunjung ke Kolombo dari 17 hingga 23 November 2024.

Pada Maret 2023, IMF menyetujui pengaturan pembiayaan EFF selama 48 bulan yang bernilai sekitar 3 miliar dolar AS untuk mendukung upaya reformasi dan pemulihan ekonomi negara Asia Selatan tersebut.