Jakarta (ANTARA News) - PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) menyebutkan pengurangan atau penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tanpa berdampak pada eskalasi politik dan inflasi merupakan salah satu ujian yang dihadapi presiden baru periode 2014-2019.

"Ujian bagi presiden yang baru sudah menanti seperti pengurangan atau penghapusan subsidi BBM," kata Direktur Investasi MAMI Alvin Pattisahusiwa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, ujian lain bagi presiden baru adalah bagaimana meningkatkan ekspor pada produk-produk yang mempunyai nilai tambah, mengurangi impor, namun sebisa mungkin pengaruhnya minimum terhadap laju perekonomian serta meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah yang baru juga harus menyadari tingginya ekspektasi pelaku pasar akan percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur," katanya.

Alvin menyebutkan transisi alih kepemimpinan akan mendominasi berita di dalam negeri setelah hiruk pikuk pemilu di paruh pertama 2014.

Sementara itu dari sisi eksternal, pelaku pasar akan mencermati kebijakan bank sentral Amerika Serikat untuk mulai menaikkan suku bunga yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan angka pengangguran.

Di tengah perlambatan ekonomi Tiongkok dan Eropa, Jepang akan menjadi tumpuan pertumbuhan Asia, khususnya bagi ASEAN yang menjadi sumber daya dan pasar utama produk-produk Jepang.

Menurut Alvin, prospek pasar surat utang mulai terlihat menarik dengan melebarnya selisih imbal hasil surat utang dengan inflasi. Meskipun demikian, suku bunga BI diperkirakan masih akan tetap dipertahankan pada kisaran 7,5-7,75 persen sebagai antisipasi inflasi yang disebabkan oleh pengurangan subsidi BBM.

Sedangkan untuk pasar saham, proyeksi pertumbuhan laba perusahaan di kisaran 15 persen serta valuasi yang cukup menarik dibandingkan negara kawasan ASEAN merupakan daya tarik investor untuk tetap menanamkan modalnya di pasar saham Indonesia.


Fundamental

MAMI berpendapat ada satu hal fundamental yang masih harus diperbaiki agar perbaikan kondisi makroekonomi akan berkelanjutan dan tidak menjadi siklus yang berulang, yaitu kebijakan mengenai subsidi BBM.

Pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak mentah dunia menjadi faktor pemberat subsidi. Berbagai cara efisiensi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi masih sekedar wacana.

Saat ini penanganan masalah subsidi BBM menyandera fleksiblitas alokasi belanja pemerintah. Melesetnya asumsi-asumsi pokok pada APBN 2014 sebagai dampak faktor eksternal dan domestik, membawa konsekuensi peningkatan alokasi subsidi serta pengurangan belanja kementerian dan lembaga. Kondisi itu juga berpotensi melebarkan defisit anggaran terhada[ produk domestik bruto (PDB) dari 1,7 persen menjadi 2,4 persen.

"Ini adalah pekerjaan rumah yang cukup berat badi pemerintahan baru Indonesia," kata Alvin. (A039/S023)