Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada perdebatan internal partai kerja sama mengenai gagasannya bahwa menteri yang ikut dalam kabinetnya harus lepas dari jabatan di partai politik (parpol).

"Ya, saya dengar begitu. Tapi, saya belum bertemu sih. Jadi, belum bisa komentar," ujarnya di Balaikota, Senin.

Jokowi pun enggan berkomentar tentang kelanjutan idenya itu, apakah dapat diterapkan dalam menyusun struktur kabinet atau tidak karena masih harus bertemu dengan para ketua partai kerja samanya.

"Nanti kalau saya sudah berkumpul, bertemu dengan ketua partai, baru akan lebih jelas," katanya.

Hingga saat ini, Jokowi belum dapat melakukan pertemuan dengan para ketua parpol karena kesibukan para ketuanya.

Ide menteri harus lepas dari jabatan di parpol secara tegas disampaikan Jokowi saat awal-awal pembentukan Tim Transisi.

Menurut Jokowi, hal itu didasari oleh efisiensi kerja karena menilai jabatan ketua parpol dan menteri sama beratnya, sedangkan dirinya ingin bekerja dengan gerak cepat.

Ia pun mengatakan, tidak ingin ada kepentingan selain untuk rakyat.

Beberapa pembesar partai kerja sama pendukung Jokowi pun menyatakan kesediaannya akan gagasan tersebut, seperti Ketua Umum Partai Nasionalis Demokrat (Nasdem) Surya Paloh.

Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) dalam pemilihan umum (pilpres) didukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Nasdem, Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI). (*)