Bandarlampung (ANTARA) - Gegap gempita kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui alat peraga dan media secara resmi meski tak sesemarak pemilihan presiden, berakhir pada tanggal 23 November ketika memasuki masa tenang 24 November 2024.

Warga pun sebagian besar tak lagi "terkotak-kotak" secara nyata akibat beda dukungannya. Bahkan mereka kerap berbaur mengenakan atribut masing-masing calon kepala daerah. Sebab, tak semua atribut yang mereka kenakan seperti baju/kaos dan topi menandakan nanti itu yang bakal dipilih.

Masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah yang menjadi "target lumbung suara" dengan cara diberi atribut tersebut, mengaku menerima dan mengenakan sebagai bentuk apresiasi dan menyemarakkan pilkada.

Sementara ajakan untuk mengikuti Pilkada aman, lancar, tanpa politik uang pun massif dilakukan oleh pihak penyelenggara serta pengawas melalui banner yang dipasang di sejumlah titik strategis.



Bahkan ada petugas keliling menaiki sepeda motor masuk ke permukiman warga dan menggunakan pengeras suara untuk mengingatkan jangan terjebak dengan politik uang dan sejenisnya.


Di sisi lain, propaganda untuk mendukung dan postingan "kebaikan" pasangan calon pun terus berseliweran di media sosial termasuk grup WhatsApp dari tim sukses atau pendukung pasangan calon kepala daerah, namun sebaliknya, ada pula yang memposting "keburukan" lawannya.

Di sini pemikiran jernih harus tetap dikedepankan oleh warga atau calon pemilih jangan sampai "termakan" dengan ajakan atau hasutan yang justeru kontra produktif.

Sebab, masing-masing warga dijamin kebebasannya untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani, terlepas dengan rekam jejak sosok yang akan dipillihnya nanti. Dan yang terpenting adalah mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan menentukan pilihan sesuai hati nurani secara gembira.

Lalu, bagaimana menciptakan pilkada gembira? Prof. Arizka Warganegara, SIP, M.A, Ph.D Guru Besar FISIP Universitas Lampung menyebutkan, kita harus memahami bahwa demokrasi adalah cara bukan tujuan.

Walaupun cara dan tujuan harus selaras dengan etika (fatsoen) politik, oleh sebab itu demokrasi sebagai cara, maka seharusnya pemilih lebih bisa memaknai ajang pilkada secara riang gembira, memaknai perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang biasa dalam demokrasi.

Terkait bagaimana menghindari politik uang dan sejenisnya, Arizka yang merupakan profesor dalam bidang geografi politik itu mengemukakan mesti ada kesadaran internal (self conscious) baik peserta, penyelenggara bahkan pemilih bahwa menerima politik uang adalah pelanggaran prinsip dasar demokrasi.

Kedua, sistem preventif politik uang yang sudah dibuat dalam mekanisme regulasi pilkada harus dijalankan secara konsisten, dan tidak tebang pilih. Walaupun ke depan ada PR besar buat bangsa ini baik memperbaiki mekanisme keuangan kampanye dan politik. Di masa depan, negara bisa membiayai setiap caleg yang maju dalam kontestasi sehingga dana-dana yang diperoleh caleg dapat dikontrol termasuk peruntukannya.

Pada Pilkada serentak ini juga akan melibatkan pemilih pemula sehingga edukasi tentang Pemilu kepada mereka harus benar-benar diberikan secara benar dan terbuka.

Pemilih pemula adalah key player dalam Pilkada dan ada beberapa saran bagi mereka. Pertama, pilihlah calon berdasarkan kapasitas dan rekam jejaknya. Kedua, pemilih pemula mesti punya kesadaran literasi politik, caranya dengan banyak membaca dan mengikuti debat-debat kandidat, mencari tahu informasi, termasuk dengan detail mempelajari tawaran visi-misi kandidat.

Ketiga, pemilih pemula juga mesti didorong jadi agen antipolitik uang karena jumlahnya cukup signifikan dan ini bisa jadi langkah konkret pemilih pemula bagi menjaga dan memperbaiki demokrasi kita.

Sedangkan terkait netralitas ASN, menurutnya sejauh ini regulasi sudah berjalan, bahkan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya baik regulasi maupun implementasi soal netralitas ASN jauh lebih ketat, mekanisme punishment soal netralitas ini pun sudah ada. Penyelenggara tinggal "follow the rules" saja.



Jaga persatuan dan pengawasan


Menyikapi hiruk pikuk dan suhu politik mulai "memanas" menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di Wilayah Lampung, Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika mengimbau kepada masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan tidak bermusuhan satu sama lain.

Jenderal polisi itu pun meminta kepada para pasangan calon dan pendukung untuk tetap menjaga persatuan bangsa, jangan sampai Pilkada menjadi alasan untuk bermusuhan dan menanamkan dendam karena pada intinya meski beda pilihan tetapi tetap bersaudara.

Ia pun meminta kepada seluruh elemen masyarakat, terutama kepada para pasangan calon (paslon) dan pendukung mereka, agar tidak menjadikan pesta demokrasi ini sebagai ajang yang memecah persatuan bangsa serta menjauhkan politik uang.

Pilkada merupakan wujud demokrasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan perseteruan serta pendewasaan masyarakat dalam memilih pemimpin. Karena itu, diharapkan semuanya dapat menghindarkan hoaks, serta tolak politik uang dan sebagainya yang dapat merusak pesta demokrasi.

Kapolda Lampung itu juga memprediksi situasi ke depan akan hangat dan semua harus siap mengantisipasi potensi konflik yang bisa muncul, menjaga situasi tetap kondusif dan persatuan tetap diutamakan,karena dengan itu dapat mendorong perekonomian, tentunya hal ini juga diperlukan dukungan masyarakat untuk meredam kondisi yang memunculkan konflik.

Apalagi, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo juga menyoroti potensi polarisasi di wilayah dengan paslon tunggal dan dua paslon, sehingga hal tersebut harus dapat diantisipasi sejak dini.

Sementara terkait pengawasan, Bawaslu Provinsi Lampung bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) telah membentuk gugus tugas pengawasan kampanye di media massa pada Pilkada Serentak 2024 melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 2024 di Lampung.

Fungsi gugus tugas ini berfokus pada pengawasan media cetak, penyiaran, dan digital demi terciptanya kontestasi pilkada yang adil dan tertib.



Peran media massa

Media massa berperan penting sebagai 'pondasi rumah' dalam demokrasi. Partisipasi media yang tertib dan patuh pada regulasi yang berlaku dapat menjadi kunci dalam menghindari pelanggaran selama tahapan pilkada. Apalagi, demokrasi yang kuat membutuhkan media yang berintegritas, dengan menjalankan peranannya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Erizal pun menegaskan bahwa transparansi adalah elemen penting dalam setiap proses demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa transparansi. KI Provinsi Lampung akan memastikan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada ini.

Sementara Pj. Gubernur Lampung Samsudin ketika menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Jakarta menyatakan provinsi tersebut telah siap sepenuhnya melaksanakan Pilkada Serentak 2024 mulai dari dukungan pembiayaan, keamanan, hingga perangkat pelaksanaan pencoblosan.

Ia pun mengimbau seluruh bupati/wali kota, perangkat kepala daerah dan Forkompimda untuk terus menyosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencoblosan hingga batas Waktu 26 November mendatang.

Selain itu, mengingatkan seluruh ASN, perangkat desa/kelurahan, kecamatan hingga RT/RW untuk menjaga netralitas selama Pilkada berlangsung. Sebab, netralitas ini penting untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib.

Provinsi Lampung menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur (diikuti dua pasang), pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandarlampung (2 pasang), pemilihan wali kota dan wakil wali kota Metro (2 pasang), Pilbub/Wabup Lampung Selatan (2 pasang), Pilbup/Wabup Lampung Timur (2 pasang) , Pilbup/Wabup Tulangbawang (3 pasang),

Kemudian, Pilbub/Wabup Tulangbawang Barat ( 1 pasang) , Pilbub/Wabup Mesuji (4 pasang), Pilbup/Wabup Lampung Utara (2 pasang), Pilbup/Wabup Lampung Barat (1 pasang) Pilbup/Wabup Pesisir Barat (3 pasang) , Pilbup/Wabup Tanggamus (2 pasang), Pilbup/Wabup Pringsewu (4 pasang) ,Pilbup/Wabup Lampung Tengah (2 pasang), Pilbup/Wabup Waykanan (2 pasang), dan Pilbup/wabup Pesawaran (2 pasang).

Sejak jauh hari hingga menjelang masa tenang, masyarakat sudah disuguhi dengan informasi para kandidat kepala daerah dari beragam cara termasuk debat terbuka yang memang tidak semua mengikutinya.

Kini tinggal tugas bersama menjaga kondisi yang sudah baik ini agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pilkada dengan tertib, damai dan menuju bilik suara untuk menentukan pilihannya secara gembira.

Sejatinya siapa yang akan terpilih sudah ditentukan sang pencipta, sebagai manusia hanya berikhtiar memilih sesuai dengan perspektif yang sudah tertanam, maka jadikan Pilkada sebagai pesta yang diisi dengan kegembiraan.