Jakarta (ANTARA News) - Presiden terpilih Joko Widodo menginginkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengalokasikan anggaran bagi program-program yang selama ini sudah diutarakannya selama kampanye Pilpres 2014.

"Kita ingin agar prioritas program yang kita usulkan, begitu kita (Jokowi-JK) dilantik hari itu juga bisa dilaksanakan programnya. Jadi kami minta dialokasikan anggarannya," ujar Jokowi seusai mengikuti pidato RAPBN 2015 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat petang.

Dia mengatakan prioritas program yang sudah berulang kali diusulkannya antara lain bidang kesehatan, bidang pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan petani serta nelayan.

"Sekarang ini sistem sudah siap. Tinggal nanti anggarannya kalau ada," kata Jokowi.

Dia menyatakan akan bertemu dengan Presiden Yudhoyono untuk membicarakan hal tersebut, namun dia juga masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan hasil Pilpres.

"Sebetulnya kalau pilpres rampung di KPU, kita bisa langsung masuk (membahas alokasi anggaran). Tapi karena dibawa ke MK (digugat), kita belum bisa masuk," kata dia.

Jokowi mengatakan jika dia dan Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla resmi dilantik, maka pemerintahannya akan secepatnya fokus menaikkan pendapatan negara.

Dia memandang masih ada ruang pada setiap kementerian untuk melakukan efisiensi anggaran.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari mengatakan jika pemerintahan Yudhoyono tidak mengakomodasi anggaran bagi program Jokowi, maka pemerintahan Jokowi terkesan dipaksa menjalankan program pemerintahan lama sesuai alokasi anggaran yang telah disusun.

Eva mengkhawatirkan "jebakan" kebijakan, seperti keharusan menaikkan harga BBM, namun tidak dilakukan Presiden Yudhoyono pada akhir masa pemerintahannya, dan Jokowi-JK yang justru melakukannya pada awal pemerintahannya.

"Hal itu akan membuat awal pemerintahan Jokowi-JK menjadi tidak populis," terang Eva.