Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya menyusun mitigasi bencana untuk menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

Dalam keterangannya di Jakarta, dia mengatakan mitigasi bencana diperuntukkan bagi daerah yang memang masuk dalam kategori rawan bencana. Upaya ini diperlukan agar ketika terjadi bencana, pihak terkait termasuk penyelenggara pemilu memiliki skenario penanganan sehingga pilkada tetap berjalan lancar.

"Jadi pergeseran TPS (Tempat Pemungutan Suara) seperti apa skenario nya apabila ada hal-hal yang di luar kemampuan kita yang terjadi karena bencana," kata Bima saat mengecek Gudang Logistik Pilkada Serentak 2024 KPU Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Bima menilai Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang memiliki kerawanan bencana alam, seperti banjir dan longsor. Namun, dirinya mengapresiasi Pemerintah Kota Bogor dan penyelenggara pemilu setempat karena telah menyusun mitigasi bencana dengan baik.

"Tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, ada mitigasi nya. Bagaimana koordinasi nya (TPS) dipindahkan ke titik mana, menggunakan apa, siapa yang bertugas. Jadi sudah sangat baik sekali. Sudah terlatih lah Kota Bogor kalau mitigasi bencana," ujarnya.

Baca juga: Kemendagri pastikan pengungsi di Flores Timur dapat gunakan hak pilih

Baca juga: KPU antisipasi distribusi logistik ke daerah rawan bencana

Baca juga: KPU Bangka Barat lakukan mitigasi TPS rawan pilkada 2024

Lebih lanjut, dia mengungkapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki sejumlah indikator untuk mengukur tingkat kerawanan masing-masing daerah. Hal ini baik dari aspek kerawanan sosial, politik, maupun bencana alam.

"Jadi ada 27 indikator yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengukur tingkat kerawanan pilkada pada hari ini," jelas Bima.

Selain itu, ia juga menjelaskan sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Hal itu seperti memastikan logistik pilkada terdistribusi dengan baik.

Kemudian, perlunya memaksimalkan upaya jemput bola penggunaan hak pilih bagi pemilih pemula, lansia, disabilitas, dan kelompok marginal.

Tak hanya itu, Bima juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu. Dengan demikian, para ASN bisa tetap fokus melayani masyarakat.