Semarang (ANTARA News) - Anggota Komisi VII (Bidang Energi) DPR RI Dewi Aryani memandang perlu ada pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor per kepala keluarga terkait dengan solusi penghematan dalam penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Tanah Air.

"Pembatasan kepemilikan kendaraan ini supaya bisa dikontrol berapa jumlah kendaraan di Indonesia sesuai dengan jumlah kepala keluarga (KK)," kata Dr Dewi Aryani MSi melalui pesan singkatnya kepada Antara di Semarang, Kamis petang.

Apalagi, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, setiap tahun jumlah kendaraan yang beroperasi di Indonesia mengalami kenaikan, bahkan mencapai angka 100.000.000-an pada tahun 2013.

Pada tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat di laman Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) tercatat 94.373.324 kendaraan, dan sebagian besar adalah sepeda motor sebanyak 76.381.183 unit, kemudian mobil penumpang sebanyak 10.432.259 unit, truk sebanyak 5.286.061 unit, dan bus sebanyak 2.273.821 unit.

Menyinggung soal angkutan umum, Dewi yang juga Duta Universitas Indonesia (Duta UI) untuk Reformasi Birokrasi berpendapat bahwa transportasi umum perlu mendapat insentif jika menggunakan kendaraan yang layak dan manusiawi bagi penumpangnya.

Solusi lainnya, lanjut Dewi, perbaikan fasilitas transportasi umum milik pemerintah. Misalnya, kereta api dalam kota, mulai dari jalur perumahan sampai dengan ke pusat pendidikan, pasar, dan bisnis; kereta luar kota; dan Bus Damri yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, kampanye penghematan energi, misalnya bahan bakar hayati (biofuel) ditingkatkan produksinya, agen tunggal pemegang merek (ATPM) dibatasi produksi dan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin atau beralih ke gas dan listrik.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah terkait dengan solusi penghematan BBM, kata Dewi, yakni pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulai menggunakan teknlogi yang berbasis gas dan biofuel.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan impor BBM harus diperketat, atau kalau perlu dibentuk satuan khusus untuk itu," kata Dewi yang juga wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal).

Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu juga mengatakan bahwa penaikan harga juga perlu diantisipasi jauh hari dengan sosialisasi yang memadai dan berkesinambungan.

Ketika ditanya soal subsidi BBM bagi nelayan, Dewi menegaskan, "Tetap memberikan subsidi, terutama kepada nelayan dan petani yang memang digunakan untuk produktivitas, atau bukan untuk konsumsi seperti transportasi."

(D007/B012)