Jakarta (ANTARA) - Yermias Bisai, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Waropen, kini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Papua pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Pada pemilihan Gubernur kali ini, ia mendampingi Benhur Tomi Mano sebagai calon Wakil Gubernur Papua. Pasangan Benhur Tomi Mano-Jermias Bisay (BTM-YES) ini memperoleh dukungan penuh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang mengusung mereka dalam kontestasi Pilkada Papua 2024.

Sebagai calon pejabat publik, Yermias Bisai telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN merupakan laporan wajib bagi pejabat negara mengenai harta kekayaan yang dimiliki, baik saat pertama kali menjabat, mengalami mutasi, promosi, maupun saat pensiun. Hal ini menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mengacu pada LHKPN yang disampaikan oleh Yeremias Bisai pada 28 Agustus 2024, total kekayaannya tercatat sebesar Rp5,15 miliar. Berikut adalah rincian kekayaan yang dilaporkannya:

A. Tanah dan bangunan

Total: Rp4.250.000.000
  • Tanah seluas 100 m² di Kabupaten/Kota Yapen Waropen, hasil sendiri: Rp250.000.000
  • Tanah dan bangunan seluas 500 m²/250 m² di Kota Jayapura, hasil sendiri: Rp2.000.000.000
  • Tanah seluas 50.000 m² di Kabupaten/Kota Waropen, hasil sendiri: Rp2.000.000.000

B. Alat transportasi dan mesin:

Total: Rp840.000.000
  • Kapal laut/perahu (tanpa speed boat, Tahun 2013), hasil sendiri: Rp200.000.000
  • Mobil Toyota Avanza Tipe G (Tahun 2016), hasil sendiri: Rp120.000.000
  • Kapal laut/perahu (tanpa long boat, Tahun 2022), hasil sendiri: Rp120.000.000
  • Kapal laut/perahu (speed boat, Tahun 2021), hasil sendiri: Rp400.000.000

C. Harta bergerak lainnya: Rp55.500.000

D. Kas dan setara kas: Rp10.000.000

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Yermias Bisai menunjukkan bahwa ia tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang ia miliki adalah sebesar Rp5.155.500.000. Kekayaan ini mencakup berbagai jenis aset, mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan hingga kas dan setara kas. Transparansi tersebut diharapkan dapat menjadi teladan dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel bagi calon pemimpin daerah.

Baca juga: Rincian harta kekayaan Mathius Fakhiri Cagub Papua berdasarkan LHKPN

Baca juga: Cawagub Riau HM Wardan laporkan kekayaan bersih tanpa utang di LHKPN

Baca juga: Harta kekayaan Fadhil Rahmi, cawagub Aceh 2024 berdasarkan data LHKPN