Jakarta (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bersinergi meningkatkan kesiapsiagaan bencana hingga puncak musim hujan pada Februari 2025.

"Diperlukan kesiapsiagaan dan upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah serta seluruh elemen masyarakat," kata Teguh dalam Apel Kesiapsiagaan Mengantisipasi Musim Penghujan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024/2025, di Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

Ia menjelaskan, Jakarta memiliki karakter topografi yang unik, dengan dataran rendah dan 13 sungai yang melintasinya.

Curah hujan ekstrem juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Intensitas curah hujan di Jakarta diprediksi meningkat signifikan dengan potensi hujan lebat yang disertai angin kencang.

Situasi itu berpotensi menyebabkan banjir, genangan, tanah longsor dan pohon tumbang.

Baca juga: BPBD siagakan 17 perahu yang bisa dipakai ke TPS saat terjadi banjir

Dalam apel yang diikuti oleh 1.875 personel dari berbagai perangkat daerah itu, Teguh mengatakan, apel ini merupakan bukti nyata dari komitmen kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin terjadi selama musim hujan, khususnya potensi bencana hidrometeorologi.

Mengingat, lanjutnya, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan diprediksi berlangsung sejak awal November 2024 dan puncaknya pada Februari 2025.

Karenanya, dia menekankan pentingnya melakukan berbagai langkah untuk antisipasi dan meneruskan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi musim hujan 2024/2025.

Pertama, peningkatan infrastruktur dan teknologi, dengan pembangunan waduk, serta normalisasi beberapa sungai utama dan peningkatan kapasitas pompa sebagai infrastruktur pengendalian banjir telah menunjukkan hasil positif dengan berkurangnya titik-titik banjir.

Pembersihan saluran air yang dilakukan secara rutin turut mencegah penyumbatan yang menyebabkan genangan.

Baca juga: KI DKI ingatkan pentingnya transparansi anggaran penanganan banjir

Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem peringatan dini berbasis digital dan pemantauan cuaca waktu nyata (real-time) harus terus dioptimalkan.

Kedua, menyiapkan sarana dan prasarana penanganan banjir, termasuk penyiapan pompa air stasioner dan portabel di berbagai titik rawan banjir, penyiapan perahu dan sarana evakuasi, serta posko siaga bencana.

Ketiga, sinergi dengan berbagai pihak, karena penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat.

Dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektor, upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk itu, dilakukan pula edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kita perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah mitigasi bencana, termasuk menyelamatkan diri saat terjadi banjir, evakuasi ke lokasi pengungsian dan nomor darurat yang dapat dihubungi," kata Teguh.

Baca juga: Warga temukan mayat bocah di Banjir Kanal Barat

Tak hanya itu, seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan kesiapsiagaan dan kewaspadaan.

Hal itu mulai dari tingkat provinsi, kota, kecamatan hingga kelurahan, harus selalu siaga dan waspada, khususnya saat menghadapi hujan dengan intensitas tinggi.

Teguh meminta jajarannya untuk selalu melakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi infrastruktur, titik-titik rawan bencana dan kesiapan persediaan logistik, guna memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan.