Jakarta (ANTARA) - Berawal dari semangat berwirausaha, membuat produk rumahan ala kadarnya, hingga akhirnya meraup omzet jutaan rupiah.

Itulah ikhtiar yang jalani oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kini, sudah saatnya para pengusaha lokal ini mendapat tempat di pasar global.

Upaya mendorong UMKM melakukan ekspor sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta.

Berbagai pendampingan, pelatihan hingga bantuan terhadap akses finansial juga telah dihadirkan guna membantu para pengusaha "kecil" ini naik kelas.

Mendorong peningkatan UMKM bisa ekspor menjadi isu yang sedangkan digencarkan oleh pemerintah.

Betapa tidak, sektor ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lantaran menyumbang lebih dari 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, serta memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional.

Namun, kontribusi ekspor UMKM periode Januari-Agustus 2024, berdasarkan instrumen Surat Keterangan Asal (SKA), baru mencapai 6,8 persen dengan nilai 11,6 miliar dolar AS (sekitar Rp184,8 triliun).

Angka ini terbilang kecil, sehingga banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk membuat UMKM siap dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi.

Jadi isu prioritas

Pemerintah memandang pengembangan ekosistem UMKM ekspor menjadi hal yang sangat penting. Tak heran, bahwa isu ini menjadi topik utama dalam berbagai diskusi.

Bahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasukkannya ke dalam program prioritas yang harus dikejar.

Tiga program prioritas Kemendag di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, adalah pertama, pengamanan pasar dalam negeri sehingga produk lokal dapat berdaya saing menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Kedua, perluasan pasar ekspor dengan meningkatkan pangsa pasar produk ekspor di kancah global, dan ketiga, peningkatan UMKM "Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor untuk mendorong kontribusi ekspor UMKM terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

Isu seputar UMKM go international sudah mulai sering digaungkan. Bahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga menyerukan masalah ini dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Hubungan Perdagangan Singapura Grace Fu.

Tak hanya itu, Indonesia juga menyampaikan soal pentingnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global, pada pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru, Kamis (14/11).

Bukan hanya Indonesia yang peduli dengan pengembangan produk dalam negeri, memberikan peran dan porsi bagi UMKM maupun kelas kecil dan menengah (UKM) atau small medium enterprise (SME), masih menjadi isu penting di negara-negara maju seperti Korea Selatan.

Oleh karena itu, poin penguatan UKM, juga masuk dalam kesepakatan-kesepakatan perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi tingkat internasional.

"Kesepakatan-kesepakatan kerja sama ekonomi tingkat internasional itu sudah banyak yang masuk ke isu-isu seperti SME atau UMKM. Kebanyakan di negara-negara lain, masih mengutamakan perkembangan SME-nya," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

Strategi pendorong

Masih rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tidak terlepas dari masalah rendahnya produktivitas dan daya saing, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta perencanaan finansial.

Pelaku UMKM ini, tentunya tidak bisa berdikari tanpa ada bantuan, pendampingan dan pelatihan dari pemerintah maupun non-pemerintah.

Mereka juga tidak serta-merta langsung bisa mengenalkan produk kepada calon pembeli di pasar global.

Maka, pemerintah juga harus melakukan berbagai langkah untuk mendorong naiknya kontribusi ekspor dari sektor tersebut.

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekosistem UKM ekspornya sendiri. Jika ekosistemnya tidak ada atau tidak berjalan, bagaimana mungkin calon-calon eksportir ini mampu menjual produknya keluar negeri.

Ekosistem tersebut meliputi banyak hal mulai dari permodalan, akses pasar ke luar negeri, pembina untuk pengembangan produk, hingga agregator yang akan membawa dan mempromosikan produk UKM.

Selain itu, perlu juga adanya pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa. Saat ini pusat ekspor hanya berada di Surabaya dan Makassar. Penambahan pusat ekspor, diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekspor UKM.

"Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas," ucap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Kemendag sendiri memiliki target mampu mencetak 100 UKM ekspor melalui hasil program UKM Bisa Ekspor yang sedang dijalankan.

Selain itu, Kemendag juga menargetkan tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024.

Jika ekosistem sudah terbentuk dan pusat ekspor telah ditambah, maka strategi selanjutnya adalah mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai 55 juta dolar AS (sekitar Rp876,3 miliar).

Langkah lainnya berupa menyusun kalender kegiatan ekspor yang berisi jadwal-jadwal promosi maupun penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

Upaya-upaya promosi di luar negeri bisa dimaksimalkan dengan melibatkan perwakilan perdagangan di luar negeri. Namun, produk-produk yang dipamerkan harus lolos kurasi sehingga produk Indonesia memiliki standar yang konsisten.

Membuat forum dialog antara pelaku usaha dan pihak-pihak yang terlibat untuk peningkatan ekspor, juga perlu untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar tercipta jembatan yang efektif antara UMKM Indonesia dan pasar global.

Kolaborasi adalah kunci

UMKM/UKM tidak bisa berjalan sendirian, target pemerintah untuk meningkatkan ekspor juga tidak akan berwujud tanpa ada pelakunya. Keduanya pun tak bisa memperluas pasar bila tidak ada bantuan dari pihak ketiga, keempat dan seterusnya.

Kolaborasi dan sinergi sudah menjadi barang wajib yang tidak bisa ditolak lagi. Di sini, UMKM sebagai pelaku usaha, membutuhkan fasilitas dan pembinaan, baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun swasta.

Diperlukan juga adanya agregator sebagai pembina ekspor. Kehadiran agregator ini bertugas untuk menjadi jembatan bagi UMKM yang ingin memperluas pasarnya keluar negeri.

Selain itu, Indonesia memiliki perwakilan perdagangan di luar negeri dan para diaspora. Keduanya dapat berperan untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli internasional.

Terkait dengan agregator, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pernah menyebut telah menjalin hubungan atau kerja sama dengan beberapa mitra di luar negeri, seperti dengan Korea, Rusia, Dubai dan China untuk memasarkan produk-produk UMKM dalam negeri.

Dengan kolaborasi yang saling menguntungkan dan terciptanya ekosistem, diharapkan peningkatan UMKM bisa ekspor, mampu tercapai.

Kontribusi perdagangan luar negeri dari sektor tersebut semakin besar. Pasar ekspor Indonesia juga semakin luas dengan beragam produk yang ditawarkan.

Niscaya, dengan diberikan tempat di pasar global, UMKM dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Baca juga: Kemendag perketat pengawasan impor dan dorong UMKM ekspor
Baca juga: Menteri UMKM: Piutang macet UMKM akan dihapuskan per April 2025
Baca juga: Kementerian UMKM akan buat holding UMKM agar terhubung dengan industri