Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memberikan insentif fiskal terkait Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi.

Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan insentif tersebut akan diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap PBBKB. Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE) Menteri dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 500.2.3/1256/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Fiskal terkait PBBKB.

“Ini sudah diatur di Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2022, dan Pasal 99 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak di setiap daerah, di sana memang menyebutkan melalui kewenangan kepala daerah dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sehingga SE ini tidak akan mengubah Perda, namun bisa disikapi dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nya,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa masih terdapat 18 daerah yang menerapkan tarif PBBKB sebesar 10 persen.

"Harapan dan arahan Bapak Mendagri agar seluruh daerah yang masih menerapkan PBBKB sebesar 10 persen dapat menyesuaikan tarif PBBKB menjadi 7,5 persen,” ujarnya.

Dampak kenaikan tarif menjadi komponen penambah harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga sesuai regulasi diharapkan dalam pengaturan harga disesuaikan dengan konsumen BBKB.

Hal ini tentunya harus dipayungi dengan Perkada tentang pemberian insentif fiskal. Oleh karena itu, Maurits menekankan agar gubernur segera melakukan langkah strategis.

“Gubernur agar segera menetapkan Peraturan Gubernur mengenai pemungutan PBBKB sebesar 7,5 persen. Kemudian, melakukan sosialisasi Pergub tersebut kepada para pelaku usaha/penyedia BBKB dan masyarakat. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap Pergub tersebut,” tegas Maurits.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat dan Kasubdit Wilayah V Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda Budi Rinaldi.

Selain itu, kegiatan ini diikuti oleh Penjabat (Pj.) Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi seluruh Indonesia.

Baca juga: Kemendagri dorong pemda wajib gunakan SIPD RI dalam pengelolaan keuda

Baca juga: Kemendagri tekankan pentingnya pemahaman regulasi pengelolaan keuda