Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah produksi hasil perikanan termasuk rumput laut periode Januari hingga Oktober 2024 sebanyak 18,26 juta ton.

"Produksi perikanan dan rumput laut mencapai 18,26 juta ton hingga Oktober 2024," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu.

KKP mencatat jumlah produksi tersebut terbagi atas perikanan sebanyak 10,24 juta ton, sedangkan produksi rumput laut mencapai 8,02 juta ton.

“Produksi perikanan dan rumput laut mencapai 18,26 juta ton yang terdiri atas produksi ikan hasil tangkap sebesar 5,36 juta ton, ikan hasil budi daya sebesar 4,88 juta ton dan rumput laut sebesar 8,02 juta ton,” ujar Trenggono.

Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hingga Oktober 2024 penerimaan mencapai angka Rp1,76 triliun, lebih tinggi dibanding penerimaan sepanjang tahun lalu Rp1,69 triliun.

Kemudian nilai ekspor hasil perikanan sampai September 2024 tercatat mencapai 4,23 miliar dolar AS atau naik 3,1 persen dibanding periode serupa di tahun lalu. Nilai tersebut menempatkan neraca perdagangan perikanan surplus hingga 3,87 miliar miliar dolar AS.

Menurut Trenggono, capaian-capaian tersebut masih bisa ditingkatkan mengingat masih adanya sisa waktu di tahun 2024.

Di sisi lain, KKP terus menyokong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, diantaranya melalui penyaluran berbagai bantuan pemerintah, bantuan pinjaman modal, hingga pendampingan langsung oleh para penyuluh perikanan di lapangan.

“Sementara realisasi anggaran KKP sampai dengan 15 November 2024 ditambah dengan outstanding kontrak telah mencapai 80,23 persen atau sebesar Rp5,36 triliun dari pagu efektif sebesar Rp6,68 triliun,” terangnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Trenggono turut mengungkapkan harapan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp7,65 triliun, dari pagu yang disiapkan Kementerian Keuangan untuk KKP sebesar Rp6,22 triliun.

Anggaran tersebut akan dipakai untuk pelaksanaan program ekonomi biru dan melaksanakan program-program prioritas nasional.

Dia mengaku, pihaknya sangat optimis bahwa sektor kelautan dan perikanan yang dikelola secara berkelanjutan berbasis ekonomi biru yang menempatkan ekologi sebagai panglima dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

"Meningkatkan kontribusi perekonomian bangsa, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” imbuh Trenggono.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto mengapresiasi sejumlah capaian KKP mulai dari penyerapan anggaran, raihan PNBP, hingga surplusnya neraca perdagangan perikanan.

Dia berharap, KKP mampu bekerja lebih optimal di sisa tahun untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Selain itu, dia juga meminta KKP menjaga performa kinerja di tengah adanya efisiensi anggaran kementerian, khususnya terkait pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.

“Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP untuk tetap berkomitmen tidak akan merealokasi anggaran yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan,” kata Ketua Komisi IV DPR.

Baca juga: KKP gandeng Norwegia tingkatkan kualitas uji mutu produk perikanan
Baca juga: Merawat asa dari hamparan "padi bahari"
Baca juga: KKP ungkap produk akuakultur Indonesia mampu bersaing secara global