Jakarta (ANTARA) -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Jakarta Utara mengantisipasi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Jakarta 2024 dengan memperbanyak koordinasi di setiap kecamatan sehingga meminimalkan potensi pelanggaran.

"Kami memperbanyak kegiatan rapat di tingkat pada kecamatan dengan 'stakeholders' terkait pelanggaran netralitas ini,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Utara Muhammad Sobirin di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, saat ini Bawaslu sedang menangani kasus ketidaknetralan RT-RW di salah satu wilayah Jakarta Utara (Jakut). Namun pihaknya belum mengungkapkan lokasi pelanggaran itu terjadi.

"Kami tak ingin apabila pelanggaran ketidaknetralan ini terulang kembali di wilayah Jakut lainnya," kata dia.

Baca juga: Polisi pastikan distribusi logistik Pilkada KPU Jaksel aman dan lancar
Baca juga: KPU DKI imbau masyarakat renungkan pilihan gubernur di masa tenang

Bawaslu Jakarta Utara juga memberikan surat ke wali kota, kecamatan dan 31 kelurahan yang ada di Jakarta Utara agar melakukan pembinaan kepada jajarannya di bawah seperti RT-RW untuk menjaga netralitas.

Menurut dia, apabila RT-RW dan ASN tidak netral, pihaknya mengingatkan bahwa ada konsekuensi yang untuk mereka.

Ia mengatakan, dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini tidak akan pernah tahu siapa yang akan menang.

Jika hari ini, ASN melakukan deklarasi terhadap salah satu pasangan calon, artinya oknum itu harus siap menerima konsekuensi. "Kami akan melakukan pencegahan dan menindak tegas pelanggaran pemilu yang terjadi di Pilkada Jakarta ini," katanya.
Baca juga: KPU Jakbar adakan simulasi pemungutan suara Pilkada