OCHA mengatakan 27 dari 31 misi yang direncanakan untuk membantu warga di Beit Hanoun, Beit Lahiya, dan sebagian wilayah Jabalya ditolak dan empat lainnya mengalami hambatan signifikan.
"Akibatnya, toko roti dan dapur di Kegubernuran Gaza Utara terpaksa ditutup, dukungan nutrisi ditangguhkan, dan pengisian bahan bakar fasilitas air dan sanitasi terblokir sepenuhnya," kata OCHA.
Komite Peninjauan Kelaparan Sistem Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (Integrated Food Security Phase Classification/IPC) PBB telah memperingatkan bahwa sebagian wilayah di Gaza utara menghadapi risiko kelaparan yang mengancam jiwa dan tindakan harus segera dilakukan dalam hitungan hari alih-alih pekan.
Badan kemanusiaan itu mengatakan bahwa seiring insiden dengan banyak korban dan pengeboman Israel terus berlanjut, akses ke rumah sakit Kamal Adwan, Al Awda, dan Indonesia di Gaza Utara tetap sangat terbatas di tengah kekurangan pasokan medis, unit darah, dan bahan bakar.
"Upaya mitra kesehatan kami untuk mengerahkan tim medis darurat internasional guna meningkatkan kapasitas terus dihalangi oleh otoritas Israel," kata OCHA.
Sebagai contoh, badan kemanusiaan itu melaporkan bahwa pada Minggu (17/11) OCHA membantu misi yang dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Layanan Aksi Ranjau PBB, Komite Internasional Palang Merah, dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina ke Rumah Sakit Kamal Adwan untuk mengirim 10.000 liter bahan bakar dan memindahkan 17 pasien, tiga anak tanpa pendamping, dan puluhan pengasuh ke Rumah Sakit Al Shifa di Gaza City.
"Meskipun misi itu juga dimaksudkan untuk mengirimkan makanan dan pasokan medis ke Kamal Adwan, para mitra mengatakan tim tersebut terpaksa menurunkan makanan di pos pemeriksaan militer Israel sebelum mencapai rumah sakit, dan hanya sebagian perlengkapan medis yang dapat dikirimkan ke fasilitas tersebut," kata kantor tersebut.
OCHA mengatakan mereka sangat prihatin dengan laporan dugaan pembunuhan penjarah dalam operasi yang dilakukan oleh otoritas Palestina setempat. OCHA mengatakan penjarahan bersenjata telah menjadi sistematis dan harus segera dihentikan.
"Hal itu menghambat operasi bantuan penyelamatan nyawa dan semakin membahayakan nyawa staf kami," kata OCHA.
Namun, badan kemanusiaan itu mengatakan penggunaan kekuatan dalam operasi penegakan hukum harus sah, perlu, dan proporsional.
OCHA mengatakan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial ke dan di dalam Gaza sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tantangan penjarahan harus diatasi. Solusinya adalah pembukaan lebih banyak titik masuk ke Gaza dan mengizinkan penggunaan rute internal tambahan.
Kedua langkah itu memerlukan tindakan dari otoritas Israel.
"Israel, sebagai negara yang melakukan pendudukan, juga memikul tanggung jawab utama untuk memulihkan ketertiban dan keamanan publik, yang harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah mengizinkan polisi sipil di Gaza untuk beroperasi sesuai dengan standar penegakan hukum," kata OCHA.