Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,23 triliun untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Kementerian UMKM pada tahun 2025.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa, Maman menyebut pagu anggaran Kementerian UMKM pada 2025 adalah sebesar Rp463,85 miliar. Dana ini akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp298 miliar serta program UMKM dan kewirausahaan Rp165,77 miliar.

Ia mengusulkan tambahan Rp1,23 triliun sehingga pagu anggaran Kementerian UMKM tahun 2025 menjadi Rp1,69 triliun.

Maman menyebut anggaran Rp1,69 triliun itu nantinya bakal dialokasikan untuk Deputi Bidang Usaha Mikro sebesar Rp299,54 miliar, Deputi Bidang Usaha Kecil Rp167,97 miliar, Deputi Bidang Usaha Menengah Rp141,6 miliar, dan Deputi Bidang Kewirausahaan Rp438,31 miliar.

Kemudian, sekretariat kementerian sebesar Rp533,76 miliar, lembaga layanan pemasaran atau Smesco Rp55,50 miliar, dan kegiatan dekonsentrasi termasuk fasilitasi pendampingan UMKM dan layanan konsultasi usaha mikro sebesar Rp62,11 miliar.

Maman memaparkan terdapat 10 program strategis Kementerian UMKM pada 2025, yang terdiri dari pengembangan aplikasi “Sapa UMKM” untuk mengintegrasikan program pengembangan UMKM, pemberdayaan ekonomi melalui pembagian kartu usaha bagi masyarakat miskin dan rentan, transformasi usaha mikro dari informasi ke formal, redesign Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT-UMKM dan layanan rumah kemasan.

Selanjutnya, pelibatan UMKM dalam program makan bergizi gratis, fasilitas kemitraan dan rantai pasok serta perluasan pasar, perluasan akses pembiayaan dan investasi, pendataan lengkap UMKM, inkubasi usaha, dan konsultasi dan pendampingan usaha.

Baca juga: Kementerian UMKM akan buat holding UMKM agar terhubung dengan industri
Baca juga: Menteri UMKM: Piutang macet UMKM akan dihapuskan per April 2025
Baca juga: Menteri UMKM usulkan perpanjangan tarif pajak UMKM 0,5 persen