Jakarta (ANTARA News) - Pakar Komunikasi dari Universitas Andalas Padang Yuliandre Darwis menilai Partai Golkar mendatang membutuhkan figur ketua umum yang memiliki kepemimpinan kuat, visioner, dan mampu menjaga kekompakan kader.

"Wacana kriteria calon ketua umum muncul menyusul makin kuatnya desakan agar Partai Golkar segera melakukan Munas (musyawarah nasional)," kata Yuliandre Darwis kepada Antara di Jakarta, Minggu.

Yuliandre melihat, dari desakan segera dilakukannya Munas Partai Golkar saat ini sudah mengerucut pada dua nama tokoh sebagai kandidat calon ketua umum.

Kedua tokoh tersebut adalah, wakil ketua umum HR Agung Laksono serta anggota dewan pertimbangan MS Hidayat.

Dari kedua nama tersebut, ia melihat, MS Hidayat lebih tepat untuk diusung sebagai calon ketua umum Partai Golkar, meneruskan kepemimpinan Aburizal Bakrie.

"Pak Hidayat adalah kader senior, pembawaannya tenang, tidak ambisius, memiliki konsep membangun partai, dan diterima semua pihak," katanya.

Ia juga menilai, MS Hidayat mampu mengatasi berbagai persoalan internal partai, termasuk menyatukan beberapa elite yang berbeda pandangan di internal Partai Golkar.

"Pak Hidayat sudah membuktikan kepemimpinannya yang legitimate dan santun dua periode memimpin Kadin Indonesia," katanya.

Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ini juga menilai, persoalan yang dihadapi Indonesia ke depan terutama adalah bagaimana menghadapi tantangan ekonomi global.

Ia mencontohkan, Indonesia dalam waktu dekat sudah dihadapkan pada pemberlakuan pasar bebas Asean atau masyarakat ekonomi Asean.

"Jika Indonesia tidak siap menghadapinya, maka akan menjadi pasar yang potensial bagi negara-negara Asean dan dunia internasional," katanya.

Karena itu, Partai Golkar memerlukan figur yang memiliki kepemimpinan kuat, visioner, dan mampu menjaga kekompakan kader untuk memimpin Partai Golkar mendatang.

Apalagi, kata dia, sejarah Partai Golkar selalu berada di dalam pemerintahan dan belum pernah memiliki sejarah berada di luar pemerintahan.

"Partai Golkar selalu mendorong pembangunan dari dalam pemerintahan," katanya.

Yuliandre melihat, jika nantinya Partai Golkar pasca Munas merapat ke koalisi parpol pendukung pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, bukan berarti oportunis.

Namun sepanjang sejarah berdirinya Partai Golkar, kata dia, selalu di dalam pemerintahan. (R024)