Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jakarta berkomitmen mendukung pendidikan dengan alokasi 24 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045.

"Itu terbukti dari alokasi APBD untuk urusan pendidikan yang melebihi dari standar," kata Penjabat (Pj) DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat dijumpai di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Standar yang ditentukan untuk urusan pendidikan alokasinya adalah 20 persen. "Tapi Pemprov menganggarkan lebih dari 24 persen untuk urusan pendidikan," katanya.

Selain itu, Teguh juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tetap dapat diadakan meski nantinya program sekolah swasta gratis berjalan.

"Kita harapkan tanpa menghilangkan KJP dan KJMU tapi mekanismenya sedang dibahas," kata Teguh.

Baca juga: Pemprov DKI serahkan beasiswa untuk ribuan mahasiswa Jakarta
Baca juga: Bawaslu DKI gandeng mahasiswa untuk wujudkan Pilkada yang demokratis

Menurut dia, mendukung pendidikan khususnya di lingkup di DKI Jakarta sangat penting debab DKI Jakarta adalah barometer dari seluruh daerah di Indonesia. Apalagi Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global.

Karena itu, kata Teguh, dibutuhkan SDM (sumber daya manusia) yang handal sehingga mendukung pendidikan para anak-anak di Jakarta sangat penting dilakukan.

Hal itu pun disetujui oleh mantan Gubernur DKI Jakarta (1997-2007) sekaligus Ketua Pembina Yayasan Beasiswa Jakarta Sutiyoso.

“Memang dimulai dari saya gubernur dulu, saya sadar bahwa Ibu Kota Negara harus punya kelebihan. Jakarta Regional itu kualitas sumber daya manusianya," katanya.

Tentu saja kelebihan itu harus melalui pendidikan. 'Karena itulah sejak saat itu sudah kita perhatikan masalah pendidikan," kata Sutiyoso.