Jakarta (ANTARA News) - Dua orang warga mendatangi Balaikota DKI Jakarta memprotes dihentikannya program Kartu Jakarta Sehat (KJP), dan mereka minta itu diteruskan demi kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.

Warsih (31) dan Natalia Siregar (49) mendatangi Balaikota Jakarta Jumat siang, meminta kepastian pencairan kembali KJP bagi anak-anaknya.

"Jokowi jangan cuma janji manis doang. Tapi tidak ada buktinya. Duit KJP anak saya pakai dibekep-bekep. Nanti dikorupsi lagi," kata Warsih kepada wartawan di Balaikota pada Jumat siang.

Warsih memiliki dua puteri, Utami Yunianti (12) kelas 1 SMP 97 Galur dan Utari Yunianti (13) kelas 2 di SMP yang sama. Sejak KJP diterapkan, kedua anak Warsih telah mendapatkan tiga kali dana KJP. Dana itu dicairkan melalui Bank DKI tiga bulan sekali.

Warsih mengaku dengan pekerjaannya yang hanya menjadi pembantu rumah tangga (PRT) dengan penghasilan Rp500.000 per bulan, uang KJP sebesar sekitar Rp500.000 sangat membantu meringankan biaya pendidikan anak-anaknya.

"Duit KJP langsung saya belikan tas, sepatu, buku, seragam sekolah, alat tulis sama nambah-nambah uang jajan sekolah. Sebenarnya kurang, tapi itu saja sangat membantu," katanya.

Namun, sayangnya sejak November 2013 lalu, KJP dihentikan. Penghentian tersebut dilakukan berdasarkan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia untuk menghentikan program berdasarkan dana hibah menjelang pemilihan presiden. Dana KJP memang berasal dari dana hibah.

Warsih mengatakan, pihak sekolah meminta orangtua murid untuk memperpanjang Surat Keterangan Miskin (SKTM) di kelurahan asal. "Kabarnya KJP keluar tanggal 15 Juni 2014. Tapi nyatanya sampai sekarang belum keluar juga. Saya orang miskin, hidup susah, utang saya ke mana-mana. Saya minta cepat dana itu dicairkan," kata Warsih.

Sementara itu, orang tua murid lain, Natalia Siregar (49), yang memiliki anak Abel Davis kelas 3 SMP di 156 Kramat Pulo dan Amanda kelas 3 SMA Advent tidak kunjung mendapatkan KJP.

"Saya yakinlah Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa menyelesaikan ini. Terutama sebelum Pak Jokowi resmi jadi presiden. Kita sudah bela-belain milih Jokowi kemarin," kata Natalia.

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta mengatakan dana hibah KJP akan cair minggu kedua atau ketiga bulan Agustus 2014.

Dinas Pendidikan DKI menyediakan dana Rp799 miliar. Namun, sesuai dengan jumlah penerima KJP, hanya Rp670 miliar yang dicairkan. Penerima KJP sebanyak 575.670 siswa.