Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis (MGB) diharapkan dapat mendorong penurunan angka stunting di Indonesia secara signifikan.

Hal itu dikatakan oleh Plt Deputi III Kemenko PMK, Nunung Nuryantono dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang diikuti secara daring di Jakarta, Senin.

Menurut Nunung, program MBG tidak hanya diharapkan bisa menurunkan stunting, namun juga mencegah stunting baru.

Baca juga: IAKMI: Pencegahan stunting harus dimulai sejak 1.000 HPK

“Yang tidak kalah pentingnya tidak hanya menurunkan, tetapi mencegah munculnya angka stunting baru. Karena kalau turun, kemudian muncul yang baru, belum bisa kita atasi bersama, tentu akan menjadi tambahan angka stunting yang jauh lebih besar,” kata Nunung.

Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, memiliki irisan dengan program penurunan angka stunting yang telah dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Nunung mengingatkan MBG tidak hanya menyasar peserta didik, melainkan juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Adapun kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga merupakan sasaran dalam program percepatan penurunan stunting. Oleh sebab itu, kedua program dapat saling bersinergi.

Nunung mengatakan Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan sinergi program MBG dan penurunan stunting, terutama sejak Menko PMK dilantik pada Oktober lalu. Kerja sama ini, harus betul-betul dioptimalkan dan ditingkatkan, sehingga target program dapat tercapai.

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Ini sedikit berbeda dibandingkan Stranas sebelumnya yang hanya menekankan upaya percepatan penurunan stunting.

Stranas terbaru akan melibatkan aspek pencegahan stunting. Maka, hal ini beririsan dengan program MBG sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.

Selain Stranas, pemerintah juga akan menerbitkan regulasi terbaru yang merupakan revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang berakhir pada akhir tahun ini.

Stranas Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting ditargetkan rampung pada bulan ini, sedangkan Perpres terbaru ditargetkan selesai pada awal Januari 2025, sejalan dengan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Terkait dengan adanya Stranas dan Perpres baru, nantinya terdapat penyesuaian struktur Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), termasuk dengan memasukkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari Tim Sekretariat Nasional PPS.

Baca juga: Pakar: Rutin evaluasi pertumbuhan anak bisa cegah stunting primer

Baca juga: UB gandeng Bapanas galakkan konsumsi pangan lokal guna cegah stunting

Nunung mengatakan struktur TPPS yang baru harus dioptimalkan agar program MBG serta pencegahan dan penurunan stunting saling bersinergi. Setiap kementerian/lembaga nantinya secara intensif melakukan identifikasi dan pemetaan status stunting daerah-daerah di Indonesia, sehingga penanganannya dapat dilakukan dengan cepat.

“Kemenko PMK bersama K/L memetakan harus betul-betul bisa kita identifikasi secara jelas, sehingga cepat penanganannya. Misalnya, kenapa kok (ada daerah) belum intervensi? Karena, misalnya, daerah tidak punya dana untuk distribusi makanannya atau seperti apa, termasuk nanti program makan bergizi titik-titiknya itu juga harus mendekati hotspot untuk melakukan pencegahan stunting,” kata Nunung.