Dinkes Kota Bandung: 40 puskesmas telah luncurkan penerapan ILP
18 November 2024 15:33 WIB
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian saat memberikan paparan di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (18/11/2024). ANTARA/Rubby Jovan.
Kota Bandung (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menyebutkan sebanyak 40 puskesmas di daerah itu telah meluncurkan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) guna meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan ILP adalah bagian dari transformasi sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.
“Kesehatan adalah hak seluruh warga Kota Bandung. Melalui program ini, puskesmas tidak hanya menjadi tempat untuk berobat, tetapi juga pusat pencegahan dan promosi kesehatan,” kata Anhar di Bandung, Senin.
Baca juga: 146 posyandu di Ponorogo telah berstatus ILP
Dia mengatakan transformasi layanan untuk puskesmas pada program ILP di Kota Bandung mencakup tiga fokus utama yakni pola kerja layanan kesehatan primer, penguatan struktur pelayanan kesehatan dari tingkat kelurahan hingga RT/RW, dan meningkatkan pemantauan kesehatan berbasis wilayah.
“Saat ini sebanyak 40 dari 80 puskesmas di Kota Bandung telah mengimplementasikan ILP, dengan sisanya direncanakan menyusul pada tahun 2025,” kata Anhar.
Dia menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional untuk mendorong masyarakat lebih peduli pada kesehatan sebelum jatuh sakit.
Baca juga: Pemkab Demak miliki 27 posyandu berstatus ILP untuk layani semua usia
“Puskesmas harus menjadi pusat kesehatan yang proaktif. Warga sehat pun diharapkan datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan mendapatkan edukasi,” kata dia.
Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam keberhasilan ILP. Ia juga menyoroti perlunya perbaikan pengelolaan limbah domestik sebagai upaya mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
“Integrasi ini tidak hanya terjadi di fasilitas kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pengelolaan limbah domestik. Hal ini sangat penting untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan,” katanya.
Baca juga: Pemkab Kotim gunakan ILP dan RME pacu layanan kesehatan
Menurut Koswara, integrasi layanan kesehatan harus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi biaya.
“Kata kuncinya adalah efisiensi, baik dari biaya maupun proses kerja yang terintegrasi,” kata dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan ILP adalah bagian dari transformasi sistem kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.
“Kesehatan adalah hak seluruh warga Kota Bandung. Melalui program ini, puskesmas tidak hanya menjadi tempat untuk berobat, tetapi juga pusat pencegahan dan promosi kesehatan,” kata Anhar di Bandung, Senin.
Baca juga: 146 posyandu di Ponorogo telah berstatus ILP
Dia mengatakan transformasi layanan untuk puskesmas pada program ILP di Kota Bandung mencakup tiga fokus utama yakni pola kerja layanan kesehatan primer, penguatan struktur pelayanan kesehatan dari tingkat kelurahan hingga RT/RW, dan meningkatkan pemantauan kesehatan berbasis wilayah.
“Saat ini sebanyak 40 dari 80 puskesmas di Kota Bandung telah mengimplementasikan ILP, dengan sisanya direncanakan menyusul pada tahun 2025,” kata Anhar.
Dia menyampaikan bahwa program ini adalah bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional untuk mendorong masyarakat lebih peduli pada kesehatan sebelum jatuh sakit.
Baca juga: Pemkab Demak miliki 27 posyandu berstatus ILP untuk layani semua usia
“Puskesmas harus menjadi pusat kesehatan yang proaktif. Warga sehat pun diharapkan datang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan mendapatkan edukasi,” kata dia.
Penjabat Wali Kota Bandung A Koswara menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam keberhasilan ILP. Ia juga menyoroti perlunya perbaikan pengelolaan limbah domestik sebagai upaya mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
“Integrasi ini tidak hanya terjadi di fasilitas kesehatan, tetapi juga melibatkan sektor lain seperti pengelolaan limbah domestik. Hal ini sangat penting untuk mencegah dampak buruk terhadap kesehatan,” katanya.
Baca juga: Pemkab Kotim gunakan ILP dan RME pacu layanan kesehatan
Menurut Koswara, integrasi layanan kesehatan harus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi biaya.
“Kata kuncinya adalah efisiensi, baik dari biaya maupun proses kerja yang terintegrasi,” kata dia.
Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
Tags: