London (ANTARA News) - Kebijakan pembatasan berlebihan melalui blokade-blokade dari Israel di wilayah Palestina dengan alasan keamanan adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, demikian pernyataan Komite Pembangunan Internasional Parlemen Inggris, Rabu.

"Kami keberatan dengan pernyataan bahwa kebijakan blokade-blokade yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di OPT (wilayah Palestina yang terokupasi) adalah hal yang dibutuhkan untuk keamanan Israel," tulis laporan dari komite itu.

Laporan Komite Pembangunan Internasional secara khusus menyatakan prihatin atas situasi di Hebron, sebuah kota yang terletak di selatan Tepi Barat.

"Kami terkejut saat menyaksikan Hebron. Meskipun kami menghormati kebutuhan Israel soal keamanan, alasan itu tidak dapat digunakan untuk membenarkan sejumlah kebijakan yang membatasi pergerakan warga Palestina di Hebron karena berdampak buruk bagi kehidupan dan kesejahteraan ekonomi," tulis mereka.

Komite yang bertugas mengawasi kementerian-kementerian Inggris bidang internasional itu juga mendesak London dan Eropa untuk berperan menghapus kebijakan pembatasan yang menghambat perkembangan ekonomi warga Palestina.

Penerbitan laporan dari parlemen muncul satu hari setelah salah seorang menteri Inggris, Sayeeda Warsi, mengundurkan diri karena kegagalan pemerintah Inggris untuk mengecam pembunuhan warga sipil di Gaza oleh Israel.

Di Gaza, Hamas meminta Israel untuk mencabut blokade yang diberlakukan sejak delapan tahun sebagai syarat bagi perdamaian.

Namun bagi parlemen Inggris, kebijakan pembatasan Israel di Tepi Barat--seperti larangan bagi perusahaan Palestina untuk berinvestasi di zona kontrol Israel--juga harus dilawan oleh Inggris dan negara-negara Eropa lain.

Persoalan seperti perluasan akses air bersih dan perizinan konstruksi harus segera diselesaikan tanpa mempertimbangkan konflik di Gaza yang hingga kini telah menewaskan 1875 warga Palestina--sebanyak 430 di antaranya adalah anak-anak.

Komite juga "sangat prihatin" atas niat Israel memperluas pemukiman Yahudi. Inggris dan Uni Eropa harus "menekankan kepada pemerintah Israel bahwa situasi terkini tidak bisa diterima."

Pemerintah Inggris juga didesak untuk memeriksa apakah toko retail di negara tersebut telah mematuhi buku acuan mengenai pelabelan produk Israel untuk memudahkan konsumen yang ingin menghindarinya.
(G005)