Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tidak bermaksud menghambat aksesbilitas warga negara Indonesia yang hendak bepergian ke negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan melakukan pemetaan terukur lalu lintas WNI ke Timur Tengah.

"Sesuai arahan Presiden, intinya dilakukan pemetaan terukur tentang lalu lintas WNI ke Timur Tengah. Bukan menghambat keinginan warga kita namun memastikan jangan sampai ada maksud yang tidak dibenarkan yang tak terpantau," kata Menlu Marty Natalegawa usai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima PM Kepulauan Solomon Gordon Darcy Lilo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

Marty mengatakan kerjasama dengan pemerintah negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk tersebut diperlukan karena ada beberapa negara yang memberlakukan "visa on arrival".

"Ini perlu ada upaya (kerja sama-red) khusus," kata Marty.

Sebelumnya, Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam pernyataannya mengatakan pemerintah Republik Indonesia menolak paham "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekaan yang menaungi dalam NKRI.