Apindo nilai pembatasan solar subsidi pengaruhi harga barang
5 Agustus 2014 00:12 WIB
Pengurangan Subsidi BBM Nelayan Sejumlah nelayan menyiapkan drum saat melakukan pengisian solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (2/8). Mulai 4 Agustus 2014 Pemerintah akan mengurangi subsidi BBM jenis solar untuk nelayan dengan kapasitas diatas 30 GT sebanyak 20 persen. (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)
Bekasi (ANTARA News) - Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai kebijakan pemerintah membatasi penjualan solar bersubsidi dan premium akan memengaruhi harga barang di pasaran.
"Selama ini, kenaikan harga barang industri maupun makanan selalu dipicu karena adanya hambatan pada masalah distribusi," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Purnomo, di Bekasi, Senin.
Menurutnya, pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut akan menghambat laju distribusi barang dari produsen kepada konsumen.
"Dampaknya pasti ada, karena dengan adanya pembatasan tersebut maka distribusi barang jadi terganggu," ujarnya.
Dia mengatakan, dengan adanya pembatasan tersebut maka akan terjadi kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan konsumen akan mengalami kesulitan, maka potensi kenaikan harga barang sangat besar.
"Otomatis dengan adanya pembatasan itu pasokan bahan bakar jadi berkurang. Jika pasokan bahan bakar tetap normal dan tidak terganggu, mungkin harga barang bisa stabil," katanya.
Purnomo menambahkan, pemerintah seharusnya melakukan pendataan pengusaha industri dan transportasi sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
Selain itu juga harus disiapkan sebuah solusi agar tidak ada lonjakan harga barang secara tiba-tiba.
"Mungkin bagus usaha pemerintah ini, tapi seharusnya ada sosialisasi," katanya. (AFR/Z002)
"Selama ini, kenaikan harga barang industri maupun makanan selalu dipicu karena adanya hambatan pada masalah distribusi," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Purnomo, di Bekasi, Senin.
Menurutnya, pembatasan penjualan bahan bakar minyak (BBM) tersebut akan menghambat laju distribusi barang dari produsen kepada konsumen.
"Dampaknya pasti ada, karena dengan adanya pembatasan tersebut maka distribusi barang jadi terganggu," ujarnya.
Dia mengatakan, dengan adanya pembatasan tersebut maka akan terjadi kelangkaan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan konsumen akan mengalami kesulitan, maka potensi kenaikan harga barang sangat besar.
"Otomatis dengan adanya pembatasan itu pasokan bahan bakar jadi berkurang. Jika pasokan bahan bakar tetap normal dan tidak terganggu, mungkin harga barang bisa stabil," katanya.
Purnomo menambahkan, pemerintah seharusnya melakukan pendataan pengusaha industri dan transportasi sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
Selain itu juga harus disiapkan sebuah solusi agar tidak ada lonjakan harga barang secara tiba-tiba.
"Mungkin bagus usaha pemerintah ini, tapi seharusnya ada sosialisasi," katanya. (AFR/Z002)
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
Tags: