Jakarta (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendukung ASEAN yang menjunjung tinggi hukum internasional, termasuk implementasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS di kawasan Laut China Selatan, serta lima poin konsensus ASEAN untuk Myanmar.

Dukungan itu tercantum dalam dokumen Pernyataan Bersama Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto yang diterbitkan oleh Gedung Putih AS, melalui laman whitehouse.gov, Selasa (12/11) waktu setempat.

"Kedua pemimpin menggarisbawahi dukungan mereka yang teguh untuk menegakkan kebebasan navigasi dan penerbangan serta penghormatan terhadap hak kedaulatan dan yurisdiksi negara pantai atas zona ekonomi eksklusif sesuai dengan hukum laut internasional, sebagaimana tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982," demikian tertulis dalam pernyataan Gedung Putih yang dilansir di Jakarta, Rabu.

Presiden Biden dan Presiden Prabowo juga mengakui pentingnya implementasi penuh dan efektif dari dokumen Declaration on the Conduct (DOC) of Parties di Laut China Selatan tahun 2002.

Kedua pemimpin juga mendukung upaya ASEAN dalam mengembangkan penyusunan dokumen code of conduct (COC) yang mematuhi hukum internasional, khususnya pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), serta menghormati hak dan kepentingan pihak ketiga.

Selain tentang isu di kawasan China Selatan, Presiden Biden juga menyatakan dukungannya terhadap upaya ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, terutama melalui implementasi Konsensus Lima Poin sebagai rujukan penyelesaian krisis tersebut.

"Kedua pemimpin mengecam dan menyerukan penghentian segera tindakan kekerasan yang terus berlanjut terhadap warga sipil. Mereka mendesak semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya, memastikan perlindungan warga sipil, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengiriman bantuan kemanusiaan," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Presiden Biden dan Presiden Prabowo juga meminta Junta Militer untuk menciptakan kondisi bagi dialog nasional yang membangun kembali jalan Myanmar menuju demokrasi yang inklusif.
Baca juga: Indonesia-AS sepakati optimalisasi AI untuk pembangunan berkelanjutan
Baca juga: Prabowo-Biden komitmen kemerdekaan Palestina bagian solusi dua negara
Baca juga: AS dukung Indonesia percepat studi kelayakan reaktor nuklir kecil