Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membuka peluang bagi investor dalam negeri ataupun asing untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia, di tengah terbatasnya pagu anggaran pada 2025.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa nantinya pembiayaan itu menggunakan sistem bottom- up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top- down.
"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petaninya, itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," ujar Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, lanjutnya, nantinya yang memberangkatkan transmigran bukan dari negara, melainkan dari investor yang membutuhkan tenaga kerja di wilayah lahan dan pabriknya tersebut.
"Jadi, nanti ketemu antara kepentingan dari kami Kementerian Transmigrasi untuk menempatkan penduduk, terus kemudian juga memberikan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menguntungkan juga bagi para investor," ujar Iftitah.
Ia mengatakan bahwa program transmigrasi dengan pembiayaan dari investor tersebut ujungnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara," ujar Iftitah.
Kementerian Transmigrasi tercatat hanya mendapatkan alokasi pagu anggaran sekitar Rp92 miliar pada 2025.
Dari anggaran tersebut, Iftitah menyebut pihaknya hanya akan dapat memberangkatkan sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi pada tahun depan.
"Kalau secara kapasitas, itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Sangat rendah sekali," ujar Iftitah.
Sebelumnya, Iftitah menyebut bahwa fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.
"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah
Baca juga: Pengamat: Perlu pendekatan tepat antara transmigran dan penduduk lokal
Baca juga: Kementerian Transmigrasi akan fokus revitalisasi kawasan
Baca juga: Mentrans: Fokus utama Kementerian Transmigrasi mengentaskan kemiskinan
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa nantinya pembiayaan itu menggunakan sistem bottom- up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top- down.
"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Nah, kalau misalkan nanti petaninya, itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," ujar Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, Selasa.
Dengan demikian, lanjutnya, nantinya yang memberangkatkan transmigran bukan dari negara, melainkan dari investor yang membutuhkan tenaga kerja di wilayah lahan dan pabriknya tersebut.
"Jadi, nanti ketemu antara kepentingan dari kami Kementerian Transmigrasi untuk menempatkan penduduk, terus kemudian juga memberikan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menguntungkan juga bagi para investor," ujar Iftitah.
Ia mengatakan bahwa program transmigrasi dengan pembiayaan dari investor tersebut ujungnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
"Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara," ujar Iftitah.
Kementerian Transmigrasi tercatat hanya mendapatkan alokasi pagu anggaran sekitar Rp92 miliar pada 2025.
Dari anggaran tersebut, Iftitah menyebut pihaknya hanya akan dapat memberangkatkan sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi pada tahun depan.
"Kalau secara kapasitas, itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Sangat rendah sekali," ujar Iftitah.
Sebelumnya, Iftitah menyebut bahwa fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.
"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah
Baca juga: Pengamat: Perlu pendekatan tepat antara transmigran dan penduduk lokal
Baca juga: Kementerian Transmigrasi akan fokus revitalisasi kawasan
Baca juga: Mentrans: Fokus utama Kementerian Transmigrasi mengentaskan kemiskinan