"Persoalan distribusi bantuan sosial bukan sekadar angka atau data, tapi menyangkut rasa keadilan dan harapan hidup warga yang tak semua terdengar. Akurasi data merupakan kunci bantuan sosial agar tepat sasaran, " ucapnya saat menemui warga Jagakarsa di Jakarta Selatan, Selasa.
Suswono menyebutkan bantuan sosial itu hak bagi yang memang berhak.
Namun, sayangnya, selama ini ada yang kurang tepat karena datanya sering kali belum akurat.
Namun, sayangnya, selama ini ada yang kurang tepat karena datanya sering kali belum akurat.
Salah satunya warga bernama Ibu Rukiyah, yang menyampaikan kekhawatiran tentang nasib para lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas yang semakin kesulitan mengakses bantuan.
Baca juga: KPU Jakpus beri pendalaman materi ke petugas KPPS pilkada usai bimtek
Baginya, bantuan sosial yang tepat sasaran adalah harapan besar untuk masa depan keluarganya dan warga sekitar.Baca juga: KPU Jakpus beri pendalaman materi ke petugas KPPS pilkada usai bimtek
“Kami lihat, banyak yang benar-benar butuh tapi justru tak dapat bantuan. Kadang yang mampu justru dapat. Kami hanya ingin ada keadilan, agar kehidupan kami juga lebih baik,” katanya.
Suswono menyebutkan pasangan Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) mengedepankan rencana untuk memperbaiki sistem data dengan lebih melibatkan ketua RT dan RW, serta memberikan insentif agar mereka dapat mendata warga dengan lebih cermat.
Ia berharap program RIDO tidak hanya menghadirkan bantuan material, tetapi juga memastikan bahwa sistem pendataan diperbarui setiap tahun agar benar-benar mencerminkan kondisi nyata warga.
Selain itu, Suswono mengajak warga untuk saling mengingatkan dan membantu, agar proses ini dapat berjalan lebih baik.
Baca juga: KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS
“Kami ingin menciptakan Jakarta yang lebih adil dan inklusif, tempat di mana yang membutuhkan tidak lagi merasa terpinggirkan, " katanya.Baca juga: KPU Jakbar libatkan warga disabilitas jadi KPPS
Dengan komitmen tersebut, Suswono berharap program RIDO akan membawa perubahan bagi mereka yang selama ini merasa tak terjangkau oleh bantuan pemerintah.
Bagi Suswono, ini bukan hanya tentang janji politik, tetapi sebuah amanah untuk menjadikan Jakarta lebih berdaya bagi seluruh warganya.
Sebelumnya, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menargetkan 219.252 warga sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar pada 2024.
Bansos itu terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Namun, setelah melalui proses verifikasi dengan pihak terkait dan cek di lapangan, ternyata dari target 219.252 warga penerima bansos, sebanyak 194.067 warga dinyatakan layak.
Mereka ini terdiri dari 149.549 penerima KLJ, 18.033 penerima KPDJ, dan 26.485 penerima KAJ.
Sementara itu, sebanyak 25.185 warga dinyatakan tidak layak menerima bansos karena mampu, memiliki mobil, nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar dan datanya tidak sesuai ketika dipadankan.
Bagi Suswono, ini bukan hanya tentang janji politik, tetapi sebuah amanah untuk menjadikan Jakarta lebih berdaya bagi seluruh warganya.
Sebelumnya, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menargetkan 219.252 warga sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar pada 2024.
Bansos itu terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Namun, setelah melalui proses verifikasi dengan pihak terkait dan cek di lapangan, ternyata dari target 219.252 warga penerima bansos, sebanyak 194.067 warga dinyatakan layak.
Mereka ini terdiri dari 149.549 penerima KLJ, 18.033 penerima KPDJ, dan 26.485 penerima KAJ.
Sementara itu, sebanyak 25.185 warga dinyatakan tidak layak menerima bansos karena mampu, memiliki mobil, nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar dan datanya tidak sesuai ketika dipadankan.