Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI menghadiri Forum Ombudsman Asia Tenggara atau Southeast Asean Ombudsman Forum (SEAOF) 2024 untuk membahas rancangan studi banding atau comparative study Ombudsman di Asia Tenggara.

Dalam forum tersebut di Jakarta, Selasa, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengungkapkan studi banding dirancang oleh Ombudsman Republik Filipina sebagai tindak lanjut dari SEAOF Meeting Tahun 2023 di Yogyakarta, Indonesia.

"Adanya comparative study diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan tentang ke-Ombudsman-an dari setiap negara," ungkap Najih seperti dikonfirmasi.

Informasi dan pengetahuan dimaksud, lanjut dia, terutama tentang tata cara penyelesaian laporan masyarakat dengan berbagai pendekatan informal serta pencegahan malaadministrasi melalui beragam cara dari masing-masing negara.

Dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi, Najih menuturkan Ombudsman memiliki tugas utama mengawal hadirnya pelayanan birokrasi yang sehat, berkeadilan, bermartabat, tanpa malaadministrasi, serta berdampak bagi masyarakat luas.

Untuk itu selain melakukan kerja-kerja reguler, kata dia, Ombudsman juga perlu meningkatkan kapasitas internal melalui kerja sama lintas negara, alah satunya dengan dibentuknya SEAOF pada tahun 2020 lalu.

"Hasil dari SEAOF Meeting kali ini tidak hanya berguna bagi internal Ombudsman RI, melainkan bagi bangsa Indonesia untuk menjemput Indonesia Emas 2045," ungkap dia.

Selain rancangan studi banding oleh Ombudsman Republik Filipina, pertemuan SEAOF 2024 turut membahas draf Deklarasi Jakarta serta penyampaian usulan rancangan pelatihan pada tahun 2025 oleh Ombudsman Kerajaan Thailand.

Tak hanya Ketua Ombudsman RI, pertemuan SEAOF pun dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Filipina Samuel Martires, Ketua Ombudsman Kerajaan Thailand Somsak Suwansujarit, Deputy Ombudsman for Good Governance Timor Leste Rigoberto Monteiro, dan Ketua Ombudsman Selandia Baru Peter Boshier.

Adapun Ombudsman RI merupakan Ketua SEAOF, sedangkan Ombudsman Republik Filipina, Ombudsman Kerajaan Thailand, dan Ombudsman for Good Governance Timor Leste merupakan anggota. Sementara Ombudsman Selandia Baru merupakan observer (pengawas).