Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memastikan bahwa kawasan konservasi perairan yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan juga mendukung perkembangan ekonomi biru yang berkelanjutan dan dijalankan oleh masyarakat.

Dalam acara yang diselenggarakan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Imam Fauzi mengatakan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan terus di dorong di kawasan konservasi, termasuk budidaya rumput laut di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jadi dengan keterbatasan secara geografis, kekeringan, kemudian juga musim kering yang cukup panjang, ini membawa dampak yang cukup signifikan juga terhadap ekonomi," kata Kepala BKKPN Kupang Imam.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan beberapa zona di dalam kawasan konservasi untuk masyarakat dapat beraktivitas termasuk diperuntukkan. bagi perikanan dan budidaya rumput laut dengan jumlah wilayah yang dibatasi.

Baca juga: Presiden Prabowo-Xi Jinping bahas ekonomi biru hingga tanggul laut

Dilakukan pula upaya meningkatkan kesejahteraan dengan pendampingan pengolahan produk rumput laut yang dibudidayakan masyarakat untuk menambah nilai jual.

Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait implementasi budidaya yang berkelanjutan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk YKAN.

Salah satu fokusnya adalah menghindari penggunaan botol plastik sebagai pelampung sebagai bagian upaya menekan sampah plastik bocor ke laut serta mencegah perusakan terumbu karang dan padang lamun karena budidaya.

Langkah itu diambil mengingat peran penting kelestarian ekologi dalam upaya peningkatan ekonomi, katanya.

"Jadi ketika ada persaingan antara ekonomi dan ekologi, yang didahulukan ekologi. Karena ketika ekologi rusak, ekonomi pasti akan terdampak. Itu harapan kita, itu akan kita lakukan terus-menerus," jelas Imam.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menargetkan perluasan kawasan konservasi perairan yaitu seluas 97,5 juta hektare untuk 2045. Luas itu mencakup sekitar 30 persen dari total wilayah laut Indonesia.

Baca juga: KKP Gandeng Yayasan Konservasi Kebut Implementasi Ekonomi Biru di WPPNRI 572
Baca juga: BRIN dorong optimasi mangrove, maksimalkan potensi perdagangan karbon