FGD tersebut menghadirkan narasumber dari BP Batam dan Universitas Indonesia (UI) yaitu Pusilkom UI selaku Konsultan audit LMS dan LPM UI selaku konsultan perumusan proyeksi investasi. Adapun peserta FGD dihadiri oleh FKPD Tingkat Provinsi Kepri dan Kota Batam, DPRD Provinsi Kepri, para pelaku usaha, asosiasi, perbankan, dan Pejabat Tingkat II BP Batam.
Plh. Kepala BP Batam Purwiyanto mengatakan bahwa pelaksanaan FGD tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memberikan pemahaman kepada para stakeholder atas langkah strategis BP Batam dalam meningkatkan kinerja untuk menarik investasi dan mendorong target perekonomian nasional 8 persen di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Guna menjawab hal itu, pihaknya tengah melakukan dua langkah kongkret. Pertama, perbaikan Database & Sistem Pengelolaan Lahan atau LMS. Kedua, Penyempurnaan Data Real Invest (DRI) di Batam.
“Hari ini merupakan penyampaian bahwa BP Batam komitmen untuk melakukan perbaikan, BP Batam perlu dan harus melakukan penyempurnaan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun menuju Indonesia Emas,” ujar Purwiyanto.
Lebih lanjut, perumusan proyeksi investasi atau pogram penyempurnaan data real invest ini ditujukan agar data realisasi investasi dapat menggambarkan seutuhnya kondisi riil dan besaran investasi yang ditanamkan di berbagai sektor di Batam. Sehingga, butuh keterpaduan data dari sumber data lainnya seperti Sistem Informasi Industri Nasional, Bea Cukai, dan LKPM.
“Kami sedang memproses buat perhitungan yang tepat sehingga langkah nya nanti jadi lebih tepat dan menilai prestasi nya juga menjadi lebih tepat,” tambah Purwiyanto.
Selain itu, Purwiyanto menyebutkan bahwa layanan pengelolaan lahan menjadi kunci utama dalam mendorong pelaksanaan dan realisasi investasi di Batam. Menurutnya, belum sempurnanya layanan pengelolaan lahan, perlu dilakukan reviu dan audit atas database dan sistem dalam pengelolaan lahan. Pihaknya menggandeng Konsultan dari Pusilkom UI untuk mengaudit sistem LMS khususnya layanan pengalokasian tanah.
Purwiyanto mengungkapkan banyak masukan dari stakeholder, KPK, serta BPK agar BP Batam memperbaiki data dan sistem. Ia menyebutkan jika sistem tanah dan data investasi sangat luas. Ia juga mengungkapkan jika ke depannya perizinan investasi dan pengelolaan lahan akan semakin akurat, transparan, dan akuntabel.
"Kemudian ketika dalam proses yang dua tadi, itu ada konsekuensi yang tidak dikehendaki, kami mohon dimaklumi. Ibarat kalau kita bangun rumah atau potong pohon itu menggangu tetangga, ada debu, ada daun, itu kami rasa konsekuensi logis dan kami akan berusaha untuk meminimalkan konsekuensi tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan Tim Konsultan Audit LMS BP Batam Muhammad Kasfu Hammi berharap audit yang tengah dilakukan lembaganya bisa menghasilkan rekomendasi untuk perumusan kebijakan perbaikan layanan lahan yang akan datang.
"Harapan kami, kami bisa membantu BP Batam untuk mendapat keyakinan kepada publik bahwa sistem ini telah dikelola dengan benar," ujar Kasfu Hammi.