Masyarakat harus "PeKA" dalam bertransaksi digital
11 November 2024 17:51 WIB
Kepala Tim Pelindungan Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Akmal Amiruddin dalam Jakarta Literation Week (JLW) 2024, di kawasan Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa
Jakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta menyatakan bahwa masyarakat harus peduli, kenali dan adukan atau disingkat menjadi "PeKA" dalam bertransaksi digital agar lebih aman dan tak menjadi korban penipuan daring (online).
"Konsumen itu harus 'PeKA', yakni peduli, kenali dan adukan. Konsumen itu harus cerdas," kata Kepala Tim Pelindungan Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Akmal Amiruddin di Jakarta, Senin.
Dia menuturkan masyarakat harus peduli, yakni memahami risiko-risiko yang terjadi saat melakukan transaksi. Kemudian mengenali dan memahami fitur-fitur dalam bertransaksi yang digunakan serta mengadukan ke penyelenggara dan ke BI jika diperlukan tindak lanjut.
"Hati-hati 'contact center' palsu, menggunakan akun yang menyerupai layanan resmi. Penawaran layanan hati-hati, 'phishing' lalu masuk ke dalam link. Juga banyak sekarang itu kasih iming-iming hadiah," tutur dia.
Khusus saat melakukan transaksi melalui layanan melalui aplikasi, Akmal mengingatkan masyarakat agar tak membagikan informasi data pribadi pada siapapun. Ini termasuk kode keamanan akun pembayaran, PIN hingga kode keamanan bersifat rahasia dan berlaku sekali pakai (OTP).
Baca juga: BI DKI gencarkan UMKM naik kelas lewat program Jawara 2024
Jangan membagikan informasi data pribadi, kode keamanan akun pembayaran pada siapapun. "Seperti PIN, password, kode OTP pada pihak yang mengaku sebagai penyelenggara," katanya.
Jangan sampai sembarangan. Pengalaman kami, antarkeluarga juga begitu. Kadang-kadang kita 'sharing' password, PIN. Tetap hati-hati," kata dia.
Untuk kata kunci (password), kata dia, sebaiknya dibuat yang unik dan lakukan pembaruan secara berkala. Hal serupa juga berlaku untuk PIN, khusus mereka yang bertransaksi menggunakan kartu debit atau ATM.
"Ada beberapa alat pembayaran kan malas ganti password sehingga satu saja. Jangan. Password itu harus unik dan dilakukan pengkinian secara berkala," katanya.
Begitu juga untuk pengguna kartu. "Dalam pembuatan PIN, jangan terlalu sederhana, jangan terlalu umum," katanya.
Baca juga: Program Jawara bisa tingkatkan omzet 133 persen per bulan
Edukasi terkait kiat aman bertransaksi digital ini, dia sampaikan di sela-sela perhelatan Jakarta Literation Week (JLW) 2024 dengan tema “Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Ekonomi Digital” yang bertujuan untuk mendukung Jakarta sebagai kota global.
Acara ini berlangsung mulai hari ini hingga 15 November mendatang, mengundang partisipasi para guru, dosen, mahasiswa, pengurus perpustakaan serta lembaga pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar menyampaikan bahwa Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran dan sistem keuangan, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, kata dia, literasi dan komunikasi kebijakan yang baik menjadi faktor kunci untuk menghindari terjadinya asimetri informasi (asymmetric information) di masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan serta optimisme yang kuat.
"Diharapkan, dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mendukung stabilitas ekonomi di berbagai sektor," katanya.
"Konsumen itu harus 'PeKA', yakni peduli, kenali dan adukan. Konsumen itu harus cerdas," kata Kepala Tim Pelindungan Konsumen Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Akmal Amiruddin di Jakarta, Senin.
Dia menuturkan masyarakat harus peduli, yakni memahami risiko-risiko yang terjadi saat melakukan transaksi. Kemudian mengenali dan memahami fitur-fitur dalam bertransaksi yang digunakan serta mengadukan ke penyelenggara dan ke BI jika diperlukan tindak lanjut.
"Hati-hati 'contact center' palsu, menggunakan akun yang menyerupai layanan resmi. Penawaran layanan hati-hati, 'phishing' lalu masuk ke dalam link. Juga banyak sekarang itu kasih iming-iming hadiah," tutur dia.
Khusus saat melakukan transaksi melalui layanan melalui aplikasi, Akmal mengingatkan masyarakat agar tak membagikan informasi data pribadi pada siapapun. Ini termasuk kode keamanan akun pembayaran, PIN hingga kode keamanan bersifat rahasia dan berlaku sekali pakai (OTP).
Baca juga: BI DKI gencarkan UMKM naik kelas lewat program Jawara 2024
Jangan membagikan informasi data pribadi, kode keamanan akun pembayaran pada siapapun. "Seperti PIN, password, kode OTP pada pihak yang mengaku sebagai penyelenggara," katanya.
Jangan sampai sembarangan. Pengalaman kami, antarkeluarga juga begitu. Kadang-kadang kita 'sharing' password, PIN. Tetap hati-hati," kata dia.
Untuk kata kunci (password), kata dia, sebaiknya dibuat yang unik dan lakukan pembaruan secara berkala. Hal serupa juga berlaku untuk PIN, khusus mereka yang bertransaksi menggunakan kartu debit atau ATM.
"Ada beberapa alat pembayaran kan malas ganti password sehingga satu saja. Jangan. Password itu harus unik dan dilakukan pengkinian secara berkala," katanya.
Begitu juga untuk pengguna kartu. "Dalam pembuatan PIN, jangan terlalu sederhana, jangan terlalu umum," katanya.
Baca juga: Program Jawara bisa tingkatkan omzet 133 persen per bulan
Edukasi terkait kiat aman bertransaksi digital ini, dia sampaikan di sela-sela perhelatan Jakarta Literation Week (JLW) 2024 dengan tema “Menjaga Stabilitas dan Mengakselerasi Ekonomi Digital” yang bertujuan untuk mendukung Jakarta sebagai kota global.
Acara ini berlangsung mulai hari ini hingga 15 November mendatang, mengundang partisipasi para guru, dosen, mahasiswa, pengurus perpustakaan serta lembaga pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar menyampaikan bahwa Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran dan sistem keuangan, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, kata dia, literasi dan komunikasi kebijakan yang baik menjadi faktor kunci untuk menghindari terjadinya asimetri informasi (asymmetric information) di masyarakat, sekaligus membangun kepercayaan serta optimisme yang kuat.
"Diharapkan, dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mendukung stabilitas ekonomi di berbagai sektor," katanya.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Tags: