Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 18 orang, termasuk oknum Polri dan TNI Angkatan Darat, dalam inspeksi mendadak (sidak) di bandar udara Soekarno Hatta Tangerang terkait penyediaan pelayanan publik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Tadi diamankan 14 orang ditambah 1 korban warga negara asing. Ada 1 oknum TNI Angkatan Darat dan 2 orang Polri, selebihnya preman dan calo yang meresahkan dan membuat TKI menderita," kata Ketua KPK Abraham Samad seusai sidak di bandara ini Sabtu dini hari.

Hadir dalam sidak tersebut empat pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto. Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja, Kabareskrim Komjen Irjen Pol Suhardi Alius, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diwakili Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein sertaDirektur Angkasa Pura II Tri S. Sunoko dan Kepala Bandara Soekarno Hatta dan sejumlah pejabat terkait lain.

Saat Abraham bicara di kantor PT Angkasa Pura II kantor cabang utama Bandara Soekarno Hatta Terminal 2, aparat menggelandang 4 laki-laki lain yang diduga calo sehingga total menjadi 18 orang.

"Mereka akan didalami lebih dulu, kalau ada pemerasan akan dikenai unsur pemerasan tapi tentu tidak berhenti di sana tapi akan dicari kelanjutannya, mereka tidak bekerja sendiri karena banyak juga konfirmasi dari luar setelah mereka ditangkap yang menunjukkan jaringan yang ada," kata Kabareskrim Irjen Pol Suhardi Alius.

Ia menjelaskan, tindakan ke-18 orang itu misalnya memaksakan penukaran uang kepada TKI dengan kurs jauh di atas nilai aslinya.

"Adanya sinyalemen pemaksaan penukaran uang kita akan bersihkan, makanya ada UKP4 karena semua institusi ada di sini. Kita berkepentingan betul bandara clear dan steril apalagi perlakuan ini dilakukan pada TKI, dan pemerasan terjadi semoga bisa diubah dengan langkah yang lebih sistematis," jelas Suhardi.

Deputy VI Kepala Mas Achmad Santosa mengungkapkan tugas UKP4 adalah agar Bandara Soekarno Hatta menjadi bandara internasional kelas dunia.

"Tugas UKP4 dan Dirut Angkasa Pura 2 adalah pembenahan agar bandara world class international airport, kerja harus sinergis agar kondisi ini tidak terulang dengan kerja sama juga dengang lembaga di sini atau di luar seperti kementerian terkait," kata Achmad Santosa.

Sedangkan Dirut Angkasa Pura II Tri S Sunoko menyatakan sidak tersebut menjadi bahan evaluasi titik-titik rawan di bandara.

"Kami terus terang agak sulit memberantas hal ini, tapi dengan mendapat dukungan yang luar biasa dari KPK dan Polri, kami sangat berterima kasih dan menjadi titik awal memperbaiki kenyamanan dan keamanan pengguna, ini menjadi bahan evaluasi titik-titik mana yang diwaspadai untuk memberantas premanisme, calo dan pemerasan," kata Tri.

Dalam sidak tersebut tidak ada oknum dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sebagai otoritas yang bertanggungjawab dalam pelayanan kepada TKI termasuk di bandara.

"Sementara belum ada (dari BNP2TKI) tapi kita akan gali lebih jauh pihak-pihak lain yang diduga terlibat ada mata rantai mafia jaringan TKI maka pada waktunya kita akan periksa sejauh mana BNP2TKI dan tidak menutup perluasan penyelidikan," ungkap Abraham.

Sejak 2006, KPK telah membuat kajian sistem penempatan TKI yang telah disampaikan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI. Hasil kajian itu mengungkapkan bahwa pelayanan kepulangan TKI hanyalah salah satu tahapan dalam proses penempatan TKI.