Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meyakini desakan diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar sulit untuk direalisasikan, lantaran mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tidak menginginkan hal tersebut.

"Untuk merealisasikan Munas Luar Biasa saya kira akan sulit dari komposisi DPD saat ini, karena mereka tidak menghendaki itu," kata Akbar Tandjung seusai memantau pendaftaran gugatan hasil Pilpres pasangan Prabowo-Hatta di Gedung MK, Jakarta, Jumat malam.

Dia mengatakan untuk menyelenggarakan Munas Luar Biasa dibutuhkan sedikitnya dukungan dan persetujuan 2/3 DPD Golkar tingkat I. Persyaratan itu tidak mudah dipenuhi.

Oleh karena itu kata Akbar, Munas akan dilakukan sesuai rekomendasi Rapimnas Golkar sebelumnya, yakni diselenggarakan pada 2015.

Sebelumnya sejumlah kader Golkar lintas generasi mendesak Munas dilakukan sesuai jadwal yakni pada Oktober 2014, untuk mengganti kepengurusan partai yang saat ini dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical). Mereka tidak setuju jika Munas Golkar dilakukan sesuai rekomendasi Rapimnas yakni pada April 2015.

Kader lintas generasi itu mengancam apabila Munas tidak dilaksanakan tahun ini, maka harus dilakukan Munas Luar Biasa. Mereka juga menilai bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical) sudah keluar jalur.

Sementara itu menyikapi desakan ini, Ical menyebut kader lintas generasi yang mendesak Munas dilakukan tahun ini tidak memiliki hak suara dalam internal Golkar. Ical justru menyebut bahwa Munas akan dilakukan tahun depan.